Selasa, 22 Maret 2016

BPKN: Jangan Langgar Hak Konsumen

MYS
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah sopir yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum pada hari ini yang disertai dengan aksi sweeping terhadap angkutan umum lain yang sedang beroperasi melayani konsumen. Sebagaimana diketahui, aksi yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta tersebut dilakukan untuk menuntut pemerintah agar menertibkan angkutan transportasi berbasis online.

Menyikapi hal di atas, anggota BPKN David M.L Tobing mengingatkan pelaksanaan demontrasi berpotensi melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan melanggar hak-hak konsumen jasa transportasi.
 
Pelaksanaan aksi demontrasi yang dilakukan sopir taksi tidak sepatutnya disertasi dengan aksi sweeping yang menjurus pada tindakan anarkis karena berakibat pada terlanggarnya hak-hak dan mengakibatkan kerugian pihak lain, khususnya konsumen jasa transportasi. Tindakan tersebut bisa melanggar Pasal 6 huruf a UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan, “warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen (UUPK), Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sejalan dengan hal tersebut, UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha antara lain: beriktikad baik dalam melakukan kegiaatan usahanya dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.


Untuk itu, BPKN pun menghimbau agar managemen atau pengelola kendaraan umum tidak mengerahkan pengemudi dan armadanya serta mencegah aksi demontrasi yang dapat merugikan konsumen. Menajeman dapat langsung bertanggung jawab mewakili pengemudi jika ingin memperjuangkan hak-hak pengemudi.

Persaingan antara pelaku usaha angkutan umum konvensional dengan operator kendaraan umum berbasis aplikasi hendaknya dilakukan dengan berlomba melakukan pelayanan yang terbaik dan mengikuti regulasi yang berlaku. Selain itu, BPKN pun menghimbau agar petugas kepolisian harus menindak tindakan anarkis demi keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan perlindungan konsumen, khususnya dibidang angkutan umum, BPKN juga menghimbau agar pemerintah dapat segera membenahi ‘persaingan’angkutan umum denganmembuat regulasi yang memungkinkan angkutan umum konvensional dengan kendaraan berbasis aplikasi bersaing secara sehat. Hal mana dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak konsumen yang menggunakan kendaraan umum berbasis aplikasi sebagai alternatif pengganti kendaraan umum yang dirasakan belum dapat memenuhi tuntutan masyarakat.
 
Melalui persaingan sehat dan banyaknya pilihan moda transportasi umum, diharapkan akan  berdampak pada peningkatan pelayanan, keamanan, kemudahan dan efisiensi sebagai alternatif pilihan angkutan umum bagi konsumen.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua