Senin, 28 March 2016

Lima Tahun Mengejar Peringkat Kemudahan Bisnis

Presiden Jokowi meminta peringkat kemudahan bisnis di Indonesia meningkat hingga posisi 40. Beragam kebijakan dikeluarkan.
FITRI N. HERIANI
Salah satu diskusi yang digelar untuk membahas kemudahan berusaha di Indonesia. Foto: RES

Tiap tahun, World Bank (Bank Dunia) merilis peringkat kemudahan berusaha di seluruh negara, lazim disebut (). Untuk menyusun peringkat itu, World Bank menggunakan sepuluh indikator yakni kemudahan memulai usaha; kemudahan memperoleh sambungan listrik; pembayaran pajak; pemenuhan kontrak; penyelesaian kepailitan; pencatatan tanah dan bangunan; permasalahan izin pembangunan; kemudahan memperoleh kredit; perlindungan investor; dan perdagangan lintas negara.
 
Indonesia terus berusaha dengan berbagai cara untuk menaikkan peringkat ke jenjang yang lebih baik. Beleid yang menghambat 10 indikator itu diperbaiki. Presiden Joko Widodo bahkan menginginkan peringkat kemudahan berusaha menjadi 40 jika sudah berhasil  memperbaiki kualitas seluruh indikator. Kemudahan berinvestasi dan paket-paket kebijakan perekonomian antara lain dimaksudkan untuk mengejar ranking itu.
 

Tahun 2012, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia berada pada posisi 129. Sebenarnya, banyak upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah Indonesia, utamanya dalam hal pengurusan izin. Dalam catatannya, pelaku usaha lebih mudah memulai bisnis dengan mengajukan izin perdagangan umum dan sertifikat pendaftaran usaha secara bersamaan.

Dari 10 kategori penilaian, tiga  mengalami peningkatan yakni pengurusan izin usaha, pembayaran pajak, dan . Sebaliknya tujuh kategori lainnya seperti kemudahan memperoleh pasokan listrik, kemudahan memperoleh pinjaman, pengamanan investor, kemudahan perdagangan antarwilayah, perizinan konstruksi, penegakan kontrak, justru mengalami penurunan. Yang masih menjadi catatan IFC dan Bank Dunia adalah sarana dan prasarana energi.
 

Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia pada 2013 berada pada posisi 128. Indikator yang mengalami perbaikan pada periode ini adalah kemudahan mendapatkan sambungan listrik. Kemudahan mendapatkan sambungan listrik mengalami peningkatan karena menghilangkan kewajiban kepada pelanggan baru yang ingin memasang listrik, untuk menunjukkan tagihan listrik tetangga sebagai cara untuk membantu memastikan alamat pelanggan.
 

Posisi Indonesia dari segi tingkat kemudahan berbisnis mengalami kenaikan peringkat ke posisi 117 dibandingkang tahun lalu di posisi 128. Beberapa indikator penilaian yang mengalami kenaikan ialah pelayanan kredit, pelayanan listrik, dan mengatasi gagal bayar (kredit macet). Perwakilan Bank Dunia, Rodrigo Chavez mengapresiasi kebijakan pemerintahan Indonesia dalam hal regulasi kemudahan dalam sektor bisnis, terutama mengenai pemberian fasilitas kredit bagi sektor riil. Selain itu di saat bersamaan, dari sisi perbankan, keputusan pemerintah yang memperketat kontrol kredit pada sektor riil juga semakin mengurangi potensi terjadinya kredit macet.
 
Dalam laporan Bank Dunia, Indonesia dinyatakan telah memperbaiki . Hal tersebut dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan baru yang menjadi kerangka hukum untuk pendirian institusi kredit swasta, misalnya regulasi penambahan modal pemerintah di Perum Jaminan Kredit Indonesia ().
 
Hal ini dapat mempermudah para pengusaha untuk mendapatkan kredit dari institusi formal pemberi pinjaman.Dibutuhkan Komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Pada 25 Oktober 2013, Wapres Boediono mengumumkan paket kebijakan yang terdiri dari 17 rencana aksi di 8 sektor, yang dimana akan mulai dijalankan per Februari 2014. 
 

Peringkat 114 diperoleh Indonesia pada tahun 2014. Beberapa indikator yang meningkat adalah kebijakan memulai usaha, membayar pajak, perdagangan lintas batas, dan kemudahan mendapatkan aliran listrik.
 
Dalam hal membayar pajak, Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi pajak asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh pengusaha. Reformasi kebijakan ini berlaku untuk daerah Jakarta dan Surabaya. Untuk kemudahan mendapatkan sambungan listrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menghilangkan kewajiban sertifikat yang menjamin keamanan internal instalasinbagi kontraktor listrik. Serangkaian jilid juga diterbitkan Pemerintah untuk mempermudah dunia usaha.
 

Peringkat kemudahan berusaha pada tahun 2016 meningkat, berada pada posisi 109. Survei yang dilakukan World Bank Group menggunakan data dalam kurun waktu antara 2 Juni 2014 hingga 1 Juni 2015. Dalam periode tersebut World Bank mencatat adanya perbaikan yang positif terhadap tiga indikator yakni memulai usaha, akses perkreditan, dan membayar pajak.
 
“Jadi dalam periode tersebut, World Bank mencatat adanya tiga indikator perbaikan yang positif di antaranya memulai usaha, akses perkreditan dan membayar pajak,” kata Franky dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor BKPM Pusat Jakarta, Rabu (28/10).
 
Dari hasil survei, tercatat indikator memulai usaha () mengalami penurunan peringkat dari 155 menjadi 173. Meski demikian, World Bank mencatat hal yang positif antara lain waktu total untuk memulai usaha bisa dipangkas dari sebelumnya 52,5 hari menjadi 47,8 hari. Demikian juga halnya untuk indikator akses perkreditan (getting credit) yang mengalami perbaikan. Fidusia online salah satunya memungkinkan akses pencarian nama debitur. Juga indeks hak hukum yang meningkat dari empat menjadi lima.
 
Dalam indikator pembayaran pajak, ada dua hal yang mengalami perbaikan. , pembayaran jaminan sosial (BJPS) secara elektronik dari 12 kali pembayaran menjadi 1 kali pembayaran, kemudian jenis pembayaran berkurang dari 65 menjadi 54 jenis per tahun. , waktu yang diperlukan berkurang dari 253,5 jam menjadi 234 jam per tahun. Selain itu besaran pajak berkurang dari 31,4% menjadi 29,7% dari laba.

 
easy of doing business EODB



Tahun 2012


penyelesaian kepailitan

Tahun 2013


Tahun 2014


sistem informasi kreditPP No. 98 Tahun 2014



Tahun 2015


Paket Kebijakan Ekonomi

Tahun 2016




starting business

PertamaKedua

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua