Lepas dari Lilitan Utang, Kota Ini Jadi Pelopor Open Government Asia
Berita

Lepas dari Lilitan Utang, Kota Ini Jadi Pelopor Open Government Asia

Berangkat dari salah satu kota termiskin, mengalahkan ibu kota Jakarta.

Oleh:
KAR
Bacaan 2 Menit
Foto: wikipedia.org
Foto: wikipedia.org
Pada tahun ini ada 45 kota di dunia yang menjadi Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Di antara jajaran kota tersebut ada nama kota terkenal seperti Paris dan Madrid. Dari kawasan Asia, hanya tiga kota yang dianggap layak menjadi pelopor percontohan tersebut, yakni Seoul di Korea Selatan, Tsibilisi di Georgia, dan Bojonegoro di Indonesia.

Program OGP ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan sejak kemitraan OGP terbentuk di bulan September 2011. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen negara yang mencanangkannya.

OGP ini mendorong negara-negara anggotanya mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya. Di Indonesia, OGP dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.

Bojonegoro, pada beberapa tahun lalu masih menjadi salah satu kota termiskin di Indoesia. Tak heran, pada tahun 2008 saat Suyoto mengawali karier sebagai Bupati di daerah itu ia dihadapi dengan kenyataan cukup berat. Utang Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp350 miliar, sementara APBD hanya Rp850 miliar.

Tapi dari masalah yang berat itulah Suyoto terdorong mengembangkan konsep pemerintahan yang tak biasa. Ia membagi tanggung jawab membangun Bojonegoro kepada rakyatnya. Sehingga, kepercayaan rakyat harus senantiasa dibangun. Tidak hanya dengan cara membuka berapa anggaran yang pemerintah keluarkan tapi bagaimana pembangunan yang juga harus transparan dan dibuka ke publik.

"Kami mau harus terbuka untuk data itu, bukan hanya anggaran, tidak cukup diberitahu berapa duit pemerintah tapi caranya membangun juga harus diberitahu," kata Suyoto di Jakarta, Kamis (14/4).

Konsep pemerintahan yang dibangun Suyoto itu bersifat collaborative action untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah dan partisipasi publik. Tapi, kata dia, konsep itu akan berjalan mulus bila rakyat percaya kepada institusi pemerintah bukan hanya pada individu. Suyoto yakin setelah saling percaya, akan terjadi collaborative action.

Hasilnya, kini Bojonegoro bukan hanya bebas dari lilitan utang. Kota kecil di bagian timur pulau Jawa itu menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang lolos seleksi untuk menjadi percontohan pemerintahan daerah terbuka. DKI Jakarta dan Banda Aceh ikut berpartisipasi namun belum lolos seleksi. Meski demikian, Ia tetap mengapresiasi partisipasi kedua kota besar tersebut.

"Satu dari 15 pemerintahan daerah yang lolos seleksi. Pada kesempatan kali ini Jakarta dan Banda Aceh meski belum lolos tapi sudah berpartisipasi untuk bertukar pengalaman terkait inovasi terkait pemerintahan daerah yang terbuka," tutur Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator Nasional Open Government Indonesia (OGI) Raden Siliwanti.

Proses selanjutnya, Kabupaten Bojonegoro bersama 14 daerah terpilih lainnya akan mendapatkan pendampingan dari Sekretariat OGP untuk menyusun sebuah Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD ini akan berisikan sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah yang sudah ada. Penyusunan RAD akan dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil dan organisasi publik lainnya. Salah satu prasyaratnya, pemerintah daerah harus membuka proses pemantauan pencapaian RAD melalui proses konsultasi publik.

“Pemerintah daerah merupakan pilar dari Indonesia. Jika keterbukaan hanya berhenti pada pemerintah pusat, maka keterbukaan hanya bersifat parsial. Reformasi keterbukaan ini harus diikuti oleh setidaknya 400-500 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia,” tutur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Ia menjelaskan, terpilihnya Bojonegoro sebagai percontohan pemerintah daerah terbuka, maka sekarang adalah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah lainnya untuk belajar ke Bojonegoro. Menurut dia, momentum itu harus digunakan sebagai inspirasi menuju Indonesia yang lebih baik.

Sugeng menambahkan, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri OGP perlu membuktikan bahwa keterbukaan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dan media semata namun juga kepada seluruh warga negara di manapun. Karena itu partisipasi dan keterbukaan semua kota dan kabupaten di Indonesia adalah mandatory bukan optional. Hal ini juga menjadi salah satu prinsip yang dibawa untuk pelaksanaan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada tujuan 16 tentang keadilan, perdamaian, dan tata pemerintahan yang akuntabel.

Tags:

Berita Terkait