Senin, 18 April 2016

Alami Kecelakaan Kerja, Pahami Regulasi Return to Work

Pemerintah menerbitkan regulasi yang mendorong penguatan Jaminan Kecelakaan Kerja. Memperkenalkan dokter penasehat.
ADY TD ACHMAD
Contoh pelaksanaan K3. Foto: SGP

Setiap pekerja yang mengalami atau penyakit akibat kerja dapat memperoleh manfaat dari Program Kembali Kerja. Dikenal juga sebagai Program Kembali Kerja merupakan penanganan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.
 
Untuk mendukung program tersebut, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (Permenaker No. 10).  Beleid ini sebenarnya sudah mulai berlaku sejak 10 Maret lalu.
 
Ketentuan itu merupkan pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja da Jaminan Kematian. Beleid ini mengatur sebagian manfaat yang dapat diterima peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
 
Ingat, prinsip dasarnya adalah setiap pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja dapat memperoleh manfaat. Tapi manfaat itu, menurut Permenaker No. 10, baru dapat diberikan berdasarkan rekomendasi dokter penasehat. Dokter dimaksud adalah dokter yang memberikan pertimbangan medis, dan berhak menentukan prosentase kecacatan yang dialami pekerja.
 
Kecelakaan kerja yang dimaksud dalam beleid Menteri tersebut adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
 
Manfaat  harus diberikan secara komprehensif, mulai darin pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan kerja. Penting diingat bahwa manfaat dimaksud tak hanya diperoleh dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah, tetapi juga milik swasta. Cuma, kalau dari fasilitas kesehatan swasta, maka Anda perlu memastikan fasilitas kesehatan itu sudah memenuhi syarat dan telah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pilihan lain adalah Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan.
 
Apakah semua pekerja dapat memperoleh manfaat Program Kembali Kerja? Tampaknya tidak demikian. Pasal 5 Permenaker No. 10 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan manfaat tersebut.
 
, pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK. pemberi kerja tertib membayar iuran. , pekerja nyata-nyata mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang mengakibatkan kecacatan. , ada rekomendasi dokter penasehat bahwa pekerja perlu difasilitasi dalam Program Kembali Kerja. , pemberi kerja dan pekerja bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja.
 
Sesuai ketentuan Pasal 6 Permenaker No. 10, beban pelaporan terjadinya ada di pundak pemberi kerja. Laporan itu harus disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat 2 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi. Agar mempermudah, laporan bisa berbentuk tertulis atau melalui komunikasi elektroik dengan mengisi fomulir yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan. Benar tidaknya laporan itu akan diverifikasi Manajer Kasus BPJS Ketenagakerjaan. Hasil verifikasi itulah yang dijadikan rujukan oleh dokter penasehat sebelum memberikan rekomendasi.
 
Selama peserta mengikuti Program Kembali Kerja, maka santunan sementara tidak mampu bekerja tetap dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan sampai peserta selesai mengikuti pelatihan.
 
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai Permenaker ini memberikan kesempatan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja untuk bisa tetap bekerja. Permenaker itu mengatur tidak seluruh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja bisa otomatis mendapat program return to work. Salah satu syarat yang disorot yakni dibutuhkannya persetujuan pemberi kerja untuk mengikuti program tersebut.
 
“Itu artinya pekerja yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja tidak dengan mudah bisa kembali bekerja. Kecenderungan yang terjadi selama ini, pemberi kerja melakukan PHK kepada pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakan kerja dan/atau penyakit akibat kerja,” kata Timboel di Jakarta, Jumat (15/4).
 
Menurut Timboel praktik buruk tersebut menyalahi amanat Pasal 153 ayat (1) huruf UU Ketenagakerjaan yang menegaskan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruh mengalami cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Peran Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan agar pekerja yang mengalami kecacatan itu bisa kembali bekerja.
 
Terpisah, Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan JKK bagian dari program jaminan sosial oleh karena itu fokusnya harus pada pemulihan dan pasca. Ketika pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja harus diobati dan dipulihkan kemudian masuk tahap pasca (traumatik). “Paling penting, pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja tidak boleh di-PHK itu perintah UU Ketenagakerjaan,” pungkasnya.
kecelakaan kerjaReturn to Work,

Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2016

PP No. 44 Tahun 2015





return to work program



PertamaKedua, KetigaKeempatKelima

kecelakaan kerja







j

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua