Kamis, 21 April 2016

Ruang Sekretaris MA Digeledah KPK, Ada Apa?

Rumah pribadinya juga digeledah. Ada dokumen yang disita.
AGUS SAHBANI
Sekretaris MA, Nurhadi. Foto: RES

Setelah melakukan (OTT) terhadap Panitera/Sekretaris PN Jakarta Pusat, Edy Nasution, Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas upaya pencarian barang bukti. Hari ini, sejumlah penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sekretaris Mahkamah Agung.
 
Ruangan Nurhadi, Sekretaris MA, berada di lantai 1 gedung . Penyidik memulai penggeledahan sejak pukul 06.00 dan telah berakhir pukul 09.00 WIB, Kamis (21/4). Ada apakah gerangan? Juru bicara MA, Suhadi, membenarkan penggeledahan itu. “Iya, tadi saya dapat laporan. Informasinya ruang Sekretaris MA digeledah KPK,” ujarnya kepada .
 
Suhadi menegaskan pihaknya belum mengetahui persis penggeledahan KPK terkait kasus apa. "Apa ini terkait kasus OTT Panitera PN Jakpus atau atau kasus yang berdiri sendiri? Ini yang belum kita tahu terkait kasus apa. Kita masih menunggu informasi selanjutnya," kata Suhadi. 
 
Suhadi juga mengklaim tidak tahu barang bukti apa saja hasil penggeledahan KPK di ruang Sekretaris MA. "Apa yang disita, saya sendiri belum tahu. Sampai saat ini kita belum dapat laporan. Saya sendiri sedang melawat famili yang meninggal dunia hari ini," tegasnya. 
 
Usai menggelar rapat tertutup, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur membenarkan adanya penggeledahan ruang kerja Sekretaris MA Nurhadi. Namun, dia sendiri belum mengetahui penggeledahan ini terkait kasus apa. "Iya, benar tadi pagi ada lima penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sekretaris MA, namun dalam perkara apa masih belum kita ketahui," kata Ridwan Mansyur di Gedung MA, Kamis (21/4). 
 
Ridwan menjelaskan saat penggeledahan ruang Sekretaris MA disaksikan kepala pengamanan dan Kepala Biro Umum Ramdani Dudung. "Ada lima penyidik KPK dengan membawa surat perintah (penggeledahan). Penggeledahan dilakukan sejak pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB. Tetapi, tidak ada penyegelan ruangan. Pak Nurhadi masih beraktivitas di ruangannya saat bersamaan sedang melantik pejabat eselon," katanya. 
 
"Dari penggeledahan itu, bisa jadi ada beberapa dokumen yang dibawa (disita). Tetapi, dokumen yang mana dibawa kita sendiri belum tahu." 
 
Diungkapkan Ridwan, selain ruang kerja, penyidik KPK juga menggeledah rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. "Saya juga baru tahu, penggeledahan dilakukan juga di rumahnya," ungkapnya. 
 
Mahkamah Agung, tendas Ridwan, menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait penggeledahan perkara ini dalam upaya penegakan hukum. "Kita serahkan ke KPK sesuai komitmen kita dalam penegakan hukum," katanya. 

Ditanya apakah penggeledahan ini terkait penangkapan Pansel PN Jakpus, Ridwan mengaku tidak tahu. "Kita belum tahu pasti ada kaitan dengan perkara apa? Kita serahkan pada KPK, kita tunggu saja informasi selanjutnya dari hasil penyidikan KPK."
 
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Pansek PN Jakpus Edy Nasution pada Kamis (20/4) kemarin sekitar pukul 12.00 WIB di kawasan Hayam Wuruk Jakarta Pusat. Dari informasi yang diterima, penangkapan ini terkait kasus perdata yang melibatkan salah satu perusahaan besar. Dari OTT tersebut, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang.
 
Ketua KPK Agus Rahardjo mengharapkan OTT terhadap Panitera/Sekretaris PN Jakarta Pusat sebagai pembuka kasus besar yang perlu ditangani. “Mudah-mudahan ini, seperti yang dibilang Pak Saut (Situmorang-Wakil Ketua KPK), ini adalah gunung es dari permasalahan sesungguhnya di negeri kita,” ujarnya.
operasi tangkap tangan

Mahkamah Agunghukumonline

Andri Tristianto

















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua