Kamis, 28 April 2016

Pemerintah Susun Rencana Aksi Perlindungan Konsumen

Perpres pijakan hukumnya disiapkan.
FNH
Kemendag. Foto: Sgp
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi wujud nyata pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia sebagai konsumen dari perilaku-perilaku atau tindakan produsen yang dapat merugikan konsumen, baik disengaja maupun tidak. Meski sudah ada jaminan adanya perlindungan, 16 tahun UU Konsumen disahkan, perlindungan tak otomatis didapatkan konsumen. Masih ada praktik-praktik kecurangan yang dilakukan produsen, misalnya klausula baku dalam perjanjian antar kedua belah pihak.
 
Sayang, UU Perlindungan Konsumen tersebut tidak diikuti oleh pemahaman dan pengetahuan yang penuh tentang perlindungan konsumen. Masih banyak konsumen yang tidak memahami, bahkan cuek saat hak-haknya diabaikan oleh produsen.
 
Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, mengatakan Pemerintah ingin memperkuat perlindungan konsumen. Dalam rangka itu, Pemerintah menyusun Rencana Aksi Perlindungan Konsumen. “Kita (Kemendag) akan koordinasikan penyusunan Rencana Aksi Perlindungan Konsumen,” kata Thomas di Jakarta, Selasa (26/4).
 
Thomas menjelaskan, Rencana Aksi Perlindungan Konsumen akan mengacu pada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Adapun Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dimaksud telah disusun oleh Kementerian Bappenas. Cakupannya meliputi tiga pilar utama, yakni peningkatan efektivitas peran Pemerintah, peningkatan pemberdayaan konsumen, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Salah satu utama penguatan perlindungan konsumen lima tahun ke depan adalah meningkatan IKK Indonesia dari 34,17 menjadi 50.
 
Menteri Bappenas Sofyan Djalil menambahkan upaya penguatan perlindungan konsumen dalam lima tahun ke depan akan diprioritaskan pada sembilan sektor strategis. Sembilan sektor tersebut adalah obat, makanan dan minuman, jasa keuangan, jasa pelayanan publik, perumahan atau properti, jasa transportasi, jasa layanan kesehatan, jasa telekomunikasi, barang-barang konsumsi tahan lama, serta e-commerce.
 
Pemerintah masih menyusun landasan hukum Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Rencana Aksi. Rencananya, landasan hukum tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Presiden Joko Widodo telah menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Perdagangan untuk menindaklanjuti. “Landasan hukumnya nanti berbentuk Perpres,” kata Sofyan.
 
Sebelumnya, berkaitan dengan upaya memperjuangkan hak-hak konsumen, BPKN telah menjalin kerjasama dengan DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ketua DPN PERADI Fauzi Yusuf Hasibuan mengatakan siap membantu konsumen secara berimbang dan proporsionalitas memperjuangkan hak-hak mereka. Nota kesepahaman BPKN-PERADI masih perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian yang lebih detil dan operasional. Dari hasil MoU tersebut, disepakati bahwa pendampingan untuk konsumen dipastikan cuma-cuma atau gratis.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua