Kamis, 28 April 2016

MA Minta KPK Perjelas Uang Nurhadi

Badan Pengawasan MA juga masih menelusuri kasus dugaan suap Edy Nasution. Termasuk dugaan keterlibatan Nurhadi.
ASH
Juru Bicara MA, Suhadi (kanan). Foto: Sgp
Hingga kini, publik masih bertanya-tanya terkait status uang Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi berkisar Rp 1,7 miliar dalam bentuk mata uang asing dan rupiah yang disita KPK. MA pun belum mengetahui status uang Nurhadi yang diduga berhubungan dengan tertangkapnya Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution bersama seorang swasta, Doddy Aryanto Supeno.  
 
“Uang Nurhadi itu, kita belum tahu statusnya, bagaimana,” kata Juru Bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi hukumonline, Kamis (28/4).
 
Sebelumnya, KPKmengungkapkan hasil penggeledahan rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, penyidik menyita uang sekitar Rp1,7 miliar. Uang sebesar itu terdiri dari pecahan rupiah dan mata uang asing, yakni AS$37.603 (496 juta), Sing$85.800 (837 juta), ¥170.000 (20,244 juta), Saudi Arabia Riyal (SAR) 7.501 (26,433 juta), Euro 1.335 (19,812 juta), dan Rp 354,3 juta.  
 
Sebab, penggeledahan rumah Nurhadi Kamis (21/4) lalu, KPK menduga ada barang bukti berdasarkan keterangan saksi dan tersangka Edy Nasution. KPK masih terus menyelidiki keterkaitan uang itu dengan penangkapan Edy dan Doddy terkait permohonan peninjauan kembali (PK) perkara perdata yang menyangkut dua perusahaan yang didaftarkan di PN Jakarta Pusat. Suhadi sudah sempat menyebut nama Paramount
 
Suhadi menilai memperjelas status uang itu merupakan kewajiban penyidik KPK mengungkapnya. Menurutnya, sitaan uang hasil penggeledehan penyidik KPK di rumah Nurhadi itu bisa berbagai kemungkinan. “Apa uang itu hasil bisnis usaha, hasil kerja (gaji), hasil warisan, atau hasil kejahatan (suap). Kita belum tahu statusnya. Ini kewajiban penyidik KPK untuk mengungkap, kita serahkan semuanya ke KPK,” tegas dia.
 
Dia meminta penyidik KPK untuk segera menentukan status penyitaan uang Nurhadi itu. “Apalagi, katanya uang yang ditemukan (di rumah Nurhadi) lima jenis mata uang asing. Bisa saja ini, koleksinya dia (Nurhadi), kita juga tidak bisa tebak-tebak. Makanya, penyidik segera ungkaplah status uang itu, bagaimana? Semuanya harus dibuktikan.”
 
Toh, kalaupun kita menyimpan uang triliunan di rumah sendiri juga tidak ada larangan kan? Yang terpenting harus dibuktikan hubungan antara barang bukti yang ditemukan atau disita dengan tuduhan kejahatan itu. Ini yang kita tunggu dari KPK,” pinta Hakim Agung Kamar Pidana ini.

Dia mengingatkan dalam praktik penyitaan barang bukti perkara pidana harus memenuhi tiga kualifikasi. Pertama, barang sitaan itu yang digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan. Kedua, barang sitaan itu digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Ketiga, barang sitaan itu berhubungan langsung dengan peristiwa kejahatan itu.
 
Ditegaskan Suhadi, hingga kini Nurhadi masih menjabat sebagai Sekretaris MA karena dia belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Belum ada penggantian, dia (Nurhadi) masih bekerja seperti biasa. Tetapi, saya tidak tahu pekan ini apakah dia ngantor. Saya belum cek ke kantor,” kata Suhadi.
 
Selain itu, Badan Pengawasan MA masih menelusuri kasus dugaan suap Edy Nasution yang melibatkan Nurhadi ini. Namun, hingga kini belum ada laporan hasil pemeriksaan Bawas MA. “Kita belum terima laporannya,” katanya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua