Jumat, 29 April 2016

Demi Standar Kompetensi, Menaker Ajak Pengusaha Berinvestasi

Menko Perekonomian sudah menyinggung standar kompetensi untuk semua profesi.
ADY
Menaker, Muh Hanif Dhakiri. Foto: RES

Menteri Perekonomian, Darmin Nasution, mengingatkan pentingnya bagi profesi apapun. Sebab, perkembangan dunia kerja menginginkan ada standar-standar minimal bagi penyandang profesi tertentu. Pemerintah berkeinginan agar standar kompetensi diberlakukan di semua kegiatan/profesi.
 
Sehubungan dengan itu, Pemerintah sudah mendorong Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) untuk mempercepat penetapan standar profesi tersebut. Tinggal bagaimana Badan ini menjalin kerjasama dengan pemangku pekerjaan atau profesi tertentu. Masalahnya, belum ada mekanisme bakunya. “Kita punya tapi belum ada mekanisme untuk memadukan berbagai pihak yang perlu bekerjasama untuk membakukan standar kompetensi kerja,” urai Darmin.
 
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah membahas sistem pelatihan kerja. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah sinkornisasi dan kelembagaan sistem pelatihan kerja. Sambil melakukan sinkronisasi pemerintah juga memulai mekanisme pelatihan kerja yang terpadu dengan menggandeng pihak terkait.
 
Berkaitan dengan kompetensi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menjalin nota kesepahaman dengan Kadin Indonesia, Selasa (26/4). Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, meminta kalangan pengusaha mau berinvestasi di bidang sumber daya manusia. Misalnya, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi kerja.
 
Sebagai bentuk dukungan bagi investasi pengusaha itu, sudah ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta.
 
Menurut Hanif, investasi tidak harus dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga investasi bidang sumber daya manusia (SDM). Saat ini memang belum ada regulasi yang mewajibkan pengusaha menggelar pelatihan bagi para pekerja. Mengapa belum ada? Hanis menyebut salah satunya karena belum semua perusahaan mampu mengadakan pelatihan bagi karyawannya. “Untuk saat ini kami belum menerbitkan peraturan yang mewajibkan perusahaan menggelar pelatihan kerja,” katanya.
 
Hanif menyampaikan pesan investasi itu di depan para pengusaha saat Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman dengan Kadin Indonesia, Selasa (26/4) lalu. Nota kesepahaman ini, kata dia, adalah bagian dari upaya percepatan pelatihan kerja, pemagangan, dan sertifikasi profesi. Lewat MoU itu akan dibentuk skema pelatihan kerja, pemagangan dan sertifikasi profesi. Itu sebagai upaya pemerintah mendorong perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pekerja.
 
Dibanding negara maju, Hanif menyebut pelatihan kerja di Indonesia jauh tertinggal. Negara maju mampu karena didukung oleh sistem pendidikan mereka yang berjalan paralel antara pendidikan formal dan pelatihan kerja (). Sementara di Indonesia pendidikan formal selalu diutamakan padahal 68 persen angkatan kerja mayoritas pendidikannya SD-SMP. Untuk itu diperlukan percepatan dalam menjalankan pelatihan kerja guna mendongkrak peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Lewat MoU tersebut Hanif menargetkan ada 2 ribu perusahaan yang akan melakukan program pemagangan yang menyerap 100 peserta magang per tahun. Dalam satu tahun diharapkan ada 200 ribu peserta magang yang mengikuti program magang itu untuk meningkatkan kompetensi. Setelah melewati program pelatihan kerja dan pemagangan akan didorong untuk mendapatkan sertifikasi profesi.
standar kompetensi

BNSP





Permenakertrans) No. 7 Tahun 2012





vocational

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua