Selasa, 03 Mei 2016

MA Klaim Banyak Putusan yang Sudah Cerminkan Keinginan Publik

Tetap mengakui masih ada kekurangan di sana-sini.
RED
Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Muhammad Syarifuddin. Foto: Humas Setkab
Di tengah sorotan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan, Mahkamah Agung (MA) mengklaim banyak putusan yang dibuat MA sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal itu dikatakan Hakim Agung Muhammad Syarifuddin yang baru mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. Menurutnya, MA sudah melakukan pembaharuan berbagai macam dari segi administrasi.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau beberapa tahun sebelumnya kita belum punya website, sekarang tidak ada pengadilan yang tidak punya website, semua punya website, semua punya aplikasi, punya Case Tracking System (CTS), punya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),” kata Syarifuddin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/5).

Mahkamah Agung, lanjut Syarifuddin, juga sudah punya aplikasi, yang memungkinkan masyarakat bisa tahu berapa minutasi yang belum selesai, berapa jumlah perkara yang MA terima dan diselesaikan dalam setahun. “Itu bisa kita ketahui dengan cepat melalui aplikasi,” ujarnya.

Syarifuddin juga mengklaim dari sudut-sudut putusannya banyak putusan Mahkamah Agung yang sudah mencerminkan keinginan dari masyarakat, sudah memenuhi keadilan itu sendiri. Namun diakuinya, memang masih ada kekurangan di sana-sini, seperti antara lain ada kejadian kasus-kasus yang hanya satu di antara sekian, ada yang tertangkap, ada yang diberhentikan.

Menurut Wakil Ketua MA itu, Badan Pengawasan itu sudah terbuka betul, setiap 3 bulan badan itu me-release sejauh apa baik di Hakim, Non Hakim, yang sudah dijatuhi hukuman. “Itu dalam rangka mendisiplinkan,” terangnya.

Terkait penangkapan panitera di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syarifuddin mengatakan, karena itu masalah pidana maka MA menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

“Oleh karena itu, kan kita sudah membentuk tim di Badan Pengawasan sehubungan dengan tertangkapnya panitera PN Jakarta Pusat itu, kita ingin tim kita ini bekerja tuntas sehingga kita mengetahui betul apa permasalahan, dan siapa saja yang tersangkut,” kata Syarifuddin.

Dia menegaskan, yang dilihat MA adalah di bidang etiknya. Kalau pidananya, kata Syarifuddin, diserahkan sepenuhnya ke KPK. Namun demikian, MA akan mengaktifkan betul sistem pengawasan yang sudah ada selama ini.

Seperti diketahui
, KPK menyita sejumlah uang dari kediaman Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Penyitaan tersebut merupakan tindak lanjut dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Nurhadi di Hang Lekir, Jakarta Selatan pasca penangkapan panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua