Minggu, 08 Mei 2016

Ini Alasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mesti Masuk Prolegnas 2016

Karena realitas kejahatan seksual secara kuantitas mengalami kenaikan. Oleh sebab itu diperlukan penanganan dan pemulihan yang komprehensif melalui payung hukum yang bersifat khusus.
RFQ
Ilustrasi: BAS


Kasus yang menimpa siswi  Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rejang Lebong Bengkulu, Yuyun berupa pemerkosaan disertai pembunuhan belakangan menjadi sorotan masyarakat. Meski telah ada hukum pidana, namun perlu aturan lain yang besifat lex spesialis terhadap tindak pidana tersebut. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai rancangan aturan yang bersifat khusus itu didorong agar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016. Dorongan itu datang dari Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI).


 


“Badan Legislasi (Baleg) perlu mempertimbangkan masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai payung hukum untuk memperberat hukuman bagi predator seksual alias pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak,” ujar Sekjen KPP-RI, Irma Suryani Chaniago melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/5).


 


Kasus yang menimpa Yuyun dan kasus serupa lainnya mesti menjadi pertimbangan Baleg untuk memasukan RUU tersebut ke dalam daftar Prolegnas prioritas. Merujuk data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sedikitnya tiap dua jam sebanyak 3 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual. Bahkan telah ditemukan sebanyak 15 bentuk kekerasan seksual. Nah sementara, hanya 3 diantaranya secara definitif  diatur dalam peraturan perundangan-undangan, meski delik dan unsur yang diatur masih terbatas.


 


Anggota Komisi IX itu berpandangan setiap perempuan dari berbagai umum rentan menjadi korban kekerasan seksual. Tak saja perempuan berusia balita, perempuan berusia senja dan anak jalanan kerap menjadi incaran pelaku kekerasan kejahatan seksual. “Sementara pelakunya juga harus diwaspadai bahkan di tempat yang seharusnya paling aman bagi anak-anak,” ujarnya.


 


Kepala Divisi Media dan Pengembangan Jaringan KPP-RI  Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berpandangan peraturan yang ada dinilai tak mampu menjangkau spesifik delik terkait dengan kekerasan seksual. Bahkan belum menyediakan skema pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Dengan begitu perlu pengaturan secara khusus (lex spesialis). Tak hanya itu, penegakan hukum dengan hukum acara yang ada seringkali menimbulkan reviktimisasi, kriminalisasi maupun impunitas pelaku, karena persoalan pembuktian dan paradigma penegak hukum yang belum berperspektif korban.


 


Anggota Komisi VIII itu berpandangan desakan agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas karena beberapa alasan. Pertama, realitas kejahatan seksual secara kuantitas mengalami kenaikan dan tidak dapat ditolerir. Kedua, temuan Komnas Perempuan mengatakan bahwa terdapat 35 perempuan setiap hari mengalami kekerasan seksual. Oleh sebab itu  diperlukan penanganan dan pemulihan yang komprehensif melalui payung hukum yang khusus.


 


Ketiga, hukum dan sistem penanganan yang ada dinilai tidak mampu mengakomodir dalam aspek pencegahan, penanganan maupun penindakan terhadap pelakunya. Dengan begitu, hak-hak korban tak dapat dilindungi. Keempat, sistem hukum yang ada belum mampu mengikutsertakan pentingnya menciptakan  budaya melakukan pencegahan kekerasan seksual. Kelima, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang khusus.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua