Minggu, 15 Mei 2016

KPPU Lanjutkan Pemeriksaan Kartel Sepeda Motor

Yamaha dan Honda sudah berstatus Terlapor?
FNH
Gedung KPPU. Foto: RES

Sejak awal 2015 lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan investigasi atas dugaan kartel atau kerjasama penguasaan pasar antara dua Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yaitu PT Astra Honda Motor dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. KPPU menduga kedua perusahaan bersekongkol dalam penentuan harga sepeda motor bebek dan skutik, serta kerjasama dalam penentuan volume penjualan sepeda motor.
 
Investigasi terhadap Yamaha dan Honda  merupakan inisiatif KPPU. Komisi ini menduga ada ketidakwajaran dalam penetapan harga sepeda motor Merek Yamaha dan Honda, terutama jenis bebak dan skutik. Investigasi diperlukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait adanya kartel.
 
Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengungkapkan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan kartel motor sudah selesai dilakukan oleh investigator. Investigator sudah menemukan alat bukti atas dugaan itu. “Sudah selesai investigasi dan penyelidikannya. Saat ini status mereka sudah Terlapor,” kata Syarkawi kepada hukumonline.
 
Biasanya jika status Terlapor sudah ditetapkan, kata Syarkawi, sidang kasus dugaan kartel motor ini segera digelar. KPPU tengah mempersiapkan bahan-bahan dan alat bukti sebelum sidang digelar.
 
Ketika dihubungi beberapa hari lalu, kuasa hukum Yamaha, Rikrik Rizkiyana menyatakan belum menerima surat panggilan dari KPPU sebagai pihak Terlapor atas dugaan kartel tersebut. Meski investigasi selesai dilakukan oleh KPPU, namun belum tentu memenuhi kaedah-kaedah pembuktian yang valid. “Kami masih percaya kepada komisioner KPPU di dalam melihat kebenaran dalam kasus ini, kebenaran faktual,” kata Rikrik kepada hukumonline.
 
Rikrik mengatakan kartel motor yang disangkakan kepada kliennya nyaris tidak mungkin terjadi. Sebab, indikasi kartel dalam industri kendaraan bermotor roda dua ini juga nyaris tak ada.  “Kenapa nyaris tak ada kartel? Jelas-jelas industri motor itu temasuk penyumbang terbesar dari pendapatan iklan baik televisi, media dan sebagainya. Kalau ada kartel kecenderugan enggak ada iklan. Tapi kalau industri itu bisa sampai sumbang sedemikian besar belanja iklan itu artinya persaingan, dan ini bukan barang inelastis, ini elastis sekali. Melalui iklan orang bisa terpengaruh. Jadi dari situ aja sebetulnya saya yakin kompetisi di negara lain tidak akan ada kecurigaan kartel,” jelas kuasa hukum dari kantor hukum AHP itu.
 
Selain itu, lanjutnya, jika dilihat dari struktur pasar, Honda sudah cukup dominan dalam pengusaaan motor, kira-kira 50 persen. Jika pun ada gabungan, lanjutnya, kecil kemungkinan Yamaha melakukan kartel karena market share yang kecil.

Hukumonline mendapat informasi kuasa hukum Honda adalah kantor pengacara Hotman Paris Hutapea. Namun ketika dikonfirmasi Jum’at (13/5), ia mengatakan tak menangani kasus dugaan kartel itu.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua