Senin, 16 Mei 2016

PWYP Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

Komitmen pemerintah yang dinyatakan dalam forum Anti-Corruption Summit London 2016 harus dibarengi langkah nyata di dalam negeri melalui tahapan-tahapan yang pasti dan terukur.
RED
Foto: pwyp-indonesia.org


 
Publish What You Pay Indonesia (PWYP) memberi apresiasi positif atas Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016 yang berlangsung 12 Mei 2016. Dalam dokumen country statement tersebut, Indonesia mengusung isu-isu krusial yang saat ini tengah menjadi perhatian publik di dalam negeri.



Isu-isu krusial itu diantaranya mengenai transparansi kepemilikan sesungguhnya dari entitas bisnis/perusahaan yang populer disebut beneficial ownership (BO) untuk mencegah korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terorisme dan praktik pencucian uang.



Pada sektor pajak dan transparansi fiskal, Indonesia menyatakan akan melaksanakan prinsip-prinsip G20 baik standar integritas pengadaan maupun dalam prinsip open data, sedangkan di bidang perpajakan, Indonesia berkomitmen dalam melaksanakan inisiatif Common Reporting Standard dan Addis Tax Initiative.



Komitmen-komitmen lainnya yang di-highlight oleh Pemerintah Indonesia antara lain berkaitan dengan whistle blower, pengembalian dan pemulihan aset, anti-impunity, serta pengembangan aspek inovasi, budaya dan pendidikan anti-korupsi.

 

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia mengatakan, komitmen Indonesia yang dinyatakan dalam forum internasional tersebut harus dibarengi oleh langkah nyata di dalam negeri melalui tahapan-tahapan yang pasti dan terukur. Misalnya, berkaitan dengan transparansi beneficial ownership.

 

Menurutnya, pemerintah harus segera mewujudkan aturan yang lebih clear dan tegas untuk mendorong prinsip tersebut, misalnya dengan ketentuan di bursa efek, transparansi kepemilikan perusahaan melalui Dirjen AHU-Kemenkumham, serta melalui peraturan pemerintah yang terintegrasi lainnya, seperti penerapan sistem Single Identity Number (SIN).

 

“Di samping itu, penegasan kembali komitmen Indonesia dalam penerapan Addis Tax Initiatives (ATI) dimana Indonesia juga telah menjadi anggota di dalamnya juga merupakan langkah positif untuk memastikan koherensi kebijakan untuk pembangunan, karena di dalamnya juga terkandung komitmen untuk meningkatkan sistem perpajakan dan manajemen penerimaan dari sektor sumber daya alam,” kata Maryati di Jakarta, Senin (16/5).

 

Forum yang dihadiri kepala-kepala negara, pejabat pemerintahan serta parlemen, dan organisasi masyarakat sipil dari hampir 40 negara di dunia tersebut menghasilkan komunike yang menekankan bahwa mengatasi korupsi penting untuk keberlanjutan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, keamanan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, pengurangan kemiskinan, perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang, serta mengatasi kejahatan serius yang teroganisir.



“Tidak ada negara yang imun dari korupsi, karena itu Pemerintah perlu bekerja sama dan bermitra dengan masyarakat sipil, swasta dan komponen strategi lainnya,” kata Maryati.



Dia menambahkan tantangan ini harus diatasi dengan keterbukaan, karena merupakan tanggung jawab dan komitmen bersama sebagaimana menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan untuk secara substansial menurunkan angka korupsi dan suap dalam berbagai bentuk, serta memperkuat upaya sita dan pengembalian aset yang dikorupsi (Goal 16 – SDGs).

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua