Rabu, 18 May 2016

Dua Asas Baru Bagi Hakim Menjatuhkan Putusan

RUU KUHP memperkenalkan asas penghematan dan asas menahan diri.
MYS/RIA
Prof. Marcus Priyo Gunarto (kanan), dan Prof. Barda Nawawi Arief (tengah). Foto: MYS
Masalah lembaga pemasyarakatan tak bisa dilepaskan dari semangat aparat penegak menghukum setiap pelaku tindak pidana. Berdasarkan penelitian, 70 persen pidana penjara dirumuskan secara tunggal baik dalam KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP.
 
Selain itu, 20 persen merumuskan pidana alternatif penjara atau denda. Pada umumnya yang dijatuhkan hakim tetap hukum pidana penjara, bukan denda. Akibatnya, 90 persen orang yang dihukum dikirim ke penjara. Akibat lanjutnya, penjara makin penuh. Kapasitas penjara tak mencukupi.
 
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Barda Nawawi Arief menilai ada yang salah dalam cara merumuskan sistem penghukuman dalam KUHP. Perumusan pidana secara tunggal, kata dia, berimplikasi pada tugas-tugas aparat penegak hukum. Seolah-olah tidak ada alternatif bagi aparat penegak hukum selain penjara. Hukuman penjara menjadi imperatif, sesuatu yang wajib. “Penjara seolah-olah satu-satunya obat,” kata Prof. Barda dalam pelatihan hukum pidana yang diselenggarakan Mahupiki dan FH Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Selasa (17/5).
 
Untuk memperbaiki kekeliruan itu, tim perumus RUU KUHP memuat pedoman bagi hakim menjatuhkan pidana penjara. Pedoman itu dituangkan dalam bentuk asas pada pasal 72 RUU. Asas pertama adalah penghematan (parsimony principle). Asas ini mengandung arti aparat penegak hukum jangan mengobral sanksi penjara. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal termasuk alternatif sanksi lain sebelum menjatuhkan pidana penjara.
 
Asas ini menjadi pedoman agar hakim mengurangi hasrat untuk memenjarakan orang. Jangan sampai semua plaku tindak pidana dari semua jenis pidana harus berujung ke penjara. Penjara seharusnya adalah hukuman terakhir (last resort). “Jangan apa-apa langsung hukuman penjara,” ujarnya.
 
Asas kedua adalah menahan diri (restraint principle). Artinya, aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus berhati-hati menggunakan hukuman penjara. Secara teoritis, hukuman penjara bisa berdampak positif seperti menimbulkan efek jera dan mengurangi potensi kejahatan yang dilakukan pelaku. Tetapi bisa juga negatif kalau dipakai sembarangan dan memaksakan.

Selain itu, dalam proses penyusunan dan diskusi-diskusi mengenai RUU KUHP muncul pula konsep rechterlijke pardon, konsep permaafan dari hakim. Dalam Simposium Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana III yang diselenggarakan Mahupiki-Fakultas Hukum Unlam (16-19/5), konsep-konsep permaafan dan perdamaian dalam hukum pidana banyak mengemuka. Maaf dan damai dianggap sejalan dengan tujuan hukum yang sesuai Pancasila.
 
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Marcus Priyo Gunarto mengatakan penguasaan asas hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sarjana hukum selain penguasaan kaedah hukum, sistem hukum, dan penemuan hukum. Asas hukum dapat membantu menemukan hukum dalam suatu persoalan hukum yang belum jelas hukumnya. “Setiap aturan hukum bertumpu atau berakar dari asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil”.
Reformasi Criminal Justice System
 - Tri Mahardi
19.05.16 17:43
Sudah saatnya kita melakukan reformasi sistem hukum di negeri ini. Sistem hukum saat ini yang merupakan peninggalan kolonial belum sepenuhnya sesuai dengan konsep negara yang berideologi Pancasila. Semoga pemerintah dan DPR memiliki political will untuk melakukan itu. Semoga
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua