Kamis, 19 Mei 2016

Kantong Plastik Berbayar akan Dituangkan dalam Peraturan Menteri

Dengan Peraturan Menteri, pelaksanaan kantong plastik berbayar akan dilaksanakan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.
ADY
Pemerintah bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan beberapa lembaga melaksanakan uji coba kantong plastik berbayar di 23 daerah. Mengacu Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan (LHK) bernomor S.71/Men LHK-II/2015 seluruh gerai modern jaringan APRINDO mengenakan biaya Rp200 untuk setiap kantong plastik kepada konsumen.
 
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK, R Sudirman, mengatakan uji coba itu sebagai upaya pemerintah mengurangi sampah plastik yang terpapar ke lingkungan. Ia menjelaskan ada sebuah penelitian yang menunjukan Indonesia sebagai negara terbesar kedua pengirim sampah plastik ke laut.
 
Sudirman mencatat ,rata-rata setiap orang yang belanja di supermarket membutuhkan 3 kantong plastik. Dalam kurun waktu satu tahun diperkirakan ada 10,95 juta lembar kantong plastik sampah per 100 gerai supermarket. Dengan menerapkan kantong plastik berbayar diharapkan mampu mengubah budaya masyarakat agar tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai.
 
Hasil survei yang dilakukan Kementerian LHK terkait kebijakan itu menunjukan arah positif. Diantaranya, 25 persen penggunaan kantong plastik berkurang. Itu diperkuat dengan data BPS yang menyebut impor plastik periode April 2016 berkurang. Lebih 90 persen masyarakat yang belanja di ritel modern mengerti dampak negatif sampah plastik dan 50
persen masyarakat mulai membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja.
 
Menurut Sudirman, kantong plastik berbayar sudah jadi tren masyarakat di dunia seperti negara di Eropa dan Amerika Serikat. Melihat hasil uji coba itu pemerintah berencana untuk mengganti SE No.71 Tahun 2015 dengan menerbitkan Peraturan Menteri LHK. Draft Peraturan Menteri itu masih dalam tahap pembahasan dan melibatkan banyak pihak.
 
“Kami menargetkan Juni 2016 Peraturan Menteri itu terbit,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (19/5).
 
Saat Peraturan Menteri itu terbit maka pelaksanaan kantong plastik berbayar berlaku secara nasional. Namun, ada tahapan sektor mana sajayang mulai menerapkan kebijakan itu. Untuk tahap pertama rencananya akan menyasar seluruh retail modern dan tahap akhir mencakup pasar tradisional.
 
Soal harga yang akan dikenakan untuk setiap kantong plastik, Sudirman belum mau memaparkan secara detail. Tapi yang jelas penggunaan kantong plastik tidak gratis. “Draft Peraturan Menteri itu belum pada kesimpulan berapa harga per kantong plastik,” urainya.
 
Ketua Umum APRINDO, Roy N Mandey, berharap pelaksanaan kantong plastik berbayar itu menyasar bukan saja retail modern tapi semua pedagang yang menggunakan kantong plastik. Anggota APRINDO jumlahnya sekitar 35.000 toko sedangkan pasar rakyat hampir 2,7 juta. Dengan begitu bisa dibilang pasar tradisional lebih banyak menghasilkan kantong plastik daripada retail modern.
 
Persoalan yang ditemukan dalam uji coba kantong plastik berbayar diantaranya bersinggungan dengan otonomi daerah. Sebab, ada daerah yang mengenakan harga kantong plastik lebih dari Rp200. Padahal Surat Edaran Menteri LHK yang jadi pedoman pelaksanaan kebijakan itu mengamanatkan harga satu kantong plastik Rp200. Ada juga daerah yang tidak ikut uji coba namun tidak mau menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar.
 
Mengingat kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri, Roy berharap kebijakan ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Menyasar semua sektor bukan saja retail modern. Harus ada sanksi yang jelas terutama bagi daerah yang tidak menerapkan kebijakan tersebut sesuai aturan. “APRINDO konsisten mendukung suksesnya program
pemerintah ini,” imbuhnya.
 
Roy berpendapat kebijakan pemerintah ini cukup berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik. Tercatat penggunaan kantong plastik di minimarket anggota APRINDO periode Januari-Februari 2016 mencapai 1 juta lembar, Maret-April turun jadi 600 ribu. Untuk Supermarket, periode Januari-Februari 2016 menggunakan 4,2 juta kantong plastik dan
turun jadi 2,2 juta pada Maret-April.
 
Anggota Komisi 2 DPR, Ammy Amalia Fatma Surya, mengingatkan agar peraturan yang digunakan sebagai landasan kebijakan kantong plastik berbayar harus lebih kuat daripada Surat Edaran. Dengan begitu diharapkan lebih memiliki kekuatan mengikat dan bisa mencantumkan sanksi. “Bentuknya paling tidak Peraturan Menteri atau Peraturan
Pemerintah,” usulnya.
 
Selain itu Ammy mengusulkan untuk besaran harga kantong plastik lebih baik dibuat kisaran harga terendah dan tertinggi. Sehingga pemerintah di daerah bisa menyesuaikan berapa harga yang tepat untuk diterapkan di wilayahnya sesuai dengan kemampuan penduduknya.
Tunda Kempen LHK Tentang KPB
 - Asrul
13.06.17 18:07
Membaca berita diatas, sepertinya keterangan Anggota Komisi 2 DPR, Ammy Amalia Fatma Surya,adalah kurang memahami permasalahan yang ada pada Surat Edaran Dirjen PSLB3-KLHK Tentang KPB pada uji coba yang lalu (sejak Februari 2016), seharusnya pelajari baik-baik dan termasuk adanya mis regulasi baik UU. Persampahan maupun UU. Perlindungan Konsumen. #Noted Kebijakan KPB bermasalah pada tataran aplikasi dilapangan, diduga terjadi koruptif (gratifikasi. Terjadi Abuse Of Power. Silakan cermati.
Kantong Plastik Berbayar Diduga Bermasalah
 - Asrul
13.06.17 18:01
Agar tidak menjadi masalah baru, Pemerintah (KLHK)jangan menerbitkan kebijakan baru sebelum mempertanggungjawabkan pengelolaan dana atas kebijakan SE Kantong Plastik Berbayar sejak 21 Februari 2016.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua