Jumat, 20 May 2016

Urgensi Reformasi Penyusunan Anggaran Perkara Pidana Umum Kejaksaan Oleh: Dio Ashar Wicaksana*)

Keterbatasan anggaran perkara membuka celah ruang transaksi dalam penanganan perkara.
RED
Foto: Koleksi Penulis
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Meski mengemban tanggung jawab yang begitu besar namun nampaknya tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran yang memadai bagi korps adhyaksa tersebut.
         
Dalam RPJMN Bappenas, Pemerintah menyusun target penanganan perkara berdasarkan data jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan. Kemudian, Pemerintah menentukan jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan menjadi 132 ribu perkara pidana umum (pidum) di tahun 2016. Namun, target tersebut berubah ketika indikator tersebut diturunkan menjadi suatu penyusunan anggaran. Kejaksaan hanya dianggarkan untuk menangani sebanyak 81.869 perkara di tahun 2016. Padahal di tahun sebelumnya, anggaran Kejaksaan dialokasikan lebih dari 120 ribu perkara.
 
Menurunnya anggaran perkara memaksa Kejaksaan untuk menurunkan target penyelesaian perkara tahunannya. Kejaksaan Negeri (Kejari) Hunipopu, Maluku, misalnya yang sebelumnya dialokasikan untuk menangani 28 perkara menjadi 15 perkara. Uniknya di Kejari Hunipopu, jumlah perkara yang ditangani sudah mencapai angka 10 perkara (per Maret 2016). Bisa dibayangkan bagaimana kinerja Kejari tersebut untuk menangani perkara hingga tahun 2016 ini berakhir.
 
Ketidaksesuaian antara target tinggi dalam RPJMN dengan realisasi anggaran perkara akan menimbulkan tiga persoalan utama. Pertama, kualitas penegakan hukum menjadi tidak maksimal. Jaksa akan menekan biaya yang diperlukan dalam proses pra penuntutan dan persidangan agar anggaran yang tersedia tercukupi. Terbatasnya anggaran juga berimplikasi pada banyaknya perkara yang sulit pembuktiannya terhenti di tengah jalan.
 
Kedua, keterbatasan anggaran ini akan membuka potensi praktik korupsi. Keterbatasan anggaran perkara membuka celah ruang transaksi dalam penanganan perkara. Hal ini disebabkan karena jaksa mengejar target perkara sebagai indikator kinerja, namun di sisi lain ada keterbatasan anggaran perkara. Sehingga, untuk menutupi kekurangan tersebut jaksa harus mencari sumber-sumber pendanaan lain guna realisasi perkara yang ditargetkan pemerintah.
 
Ketiga, persoalan ini akan membuka potensi adanya kasus-kasus yang terbengkalai. Seperti di Kejaksaan Negeri Maluku yang jumlah perkaranya sudah melebihi dari target, maka sangat memungkinkan jika Kejari setempat tidak menangani perkara yang akan masuk karena biaya operasional sudah habis. Pada akhirnya, proses penegakan hukum menjadi terhambat.
 
Namun perlu disadari bahwa keterbatasan anggaran ini juga disebabkan tidak adanya mekanisme penyusunan anggaran yang baik oleh Kejaksaan. Untuk itu, perlu adanya perubahan kebijakan dalam penyusunan anggaran, yang melihat kebutuhan dalam sisi praktiknya. Dengan begitu, usulan anggaran yang diusulkan memiliki justifikasi kuat untuk Pemerintah.
 
Perubahan Kebijakan
Perubahan kebijakan penyusunan anggaran Kejaksaan sangat diperlukan, apalagi anggaran penanganan perkara sudah tidak ideal lagi dengan kondisi praktiknya. Dari sisi satuan besaran anggaran untuk tiap perkara juga sangatlah minim. Anggaran Kejaksaan saat ini dialokasikan hanya sebesar Rp3 juta, dan Rp6 juta untuk Kejari yang tidak satu wilayah dengan Pengadilan Negeri (PN).
 
Anggaran berkisar Rp3-6 juta disamaratakan untuk seluruh wilayah Kejari tanpa ada pembedaan jenis perkara. Patut dipertanyakan, apakah jumlah anggaran tersebut sudah sesuai untuk menangani perkara yang sulit pembuktiannya. Tetapi sayangnya Kejaksaan hingga saat ini belum membedakan tingkatan kesulitan perkara. Komisi Kejaksaan pernah merekomendasikan, perlu adanya klasifikasi perkara berdasarkan waktu penanganan perkara, jumlah saksi, serta jumlah persidangan. (Komisi Kejaksaan, 2013)
 
Kejaksaan tidak bisa menyamaratakan penanganan perkara terhadap semua jenis kasus. Karena pembuktian untuk kasus pencopetan biasa akan sangat berbeda dengan pembuktian terhadap perkara-perkara seperti illegal logging, illegal fishing, terorisme, dll. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu mengubah kebijakan penganggaran mereka terhadap jenis perkara. Perlu adanya pembedaan dan pengategorian perkara dari sulitnya pembuktian. Dengan begitu, anggaran yang disusun nantinya akan sesuai dengan kebutuhan dari jenis perkara yang ditangani.
 
Penulis mengambil contoh terhadap penanganan perkara illegal fishing. Saat ini, Pemerintah memiliki fokus untuk menangkap pelaku-pelaku Kejahatan illegal fishing. Namun yang perlu disadari, semua proses penangkapan tersebut akan berujung terhadap proses peradilan, dan peran Kejaksaan sangatlah penting. Jumlah penanganan perkara illegal fishing juga tidak sedikit. Berdasarkan data yang diolah dari Forum Tindak Pidana Perikanan Nasional, pada tahun 2015 tercatat ada 185 perkara, dimana 117 perkaranya sudah diproses di Kejaksaan. Salah satu hal yang perlu dicermati, dengan adanya jumlah perkara perikanan yang tidak sedikit, bagaimana Jaksa bisa menangani perkara tersebut jika jumlah anggarannya hanyalah berkisar Rp3-6 juta.
 
Dalam penanganan perkara perikanan, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan. Pertama, pengamanan barang bukti yang perlu diperlakukan khusus. Seperti barang bukti ikan yang perlu ditaruh tempat spesial agar tidak cepat busuk,. Sedangkan biaya untuk pengamanan  alat bukti belum menjadi komponen dalam anggaran perkara Kejaksaan. Kedua, biaya saksi ahli juga dibutuhkan apalagi tidak semua Jaksa dibekali pengetahuan tentang perikanan. 

Ketiga, wilayah geografis yang kurang mendukung, terutama di wilayah Kepulauan. Dari data yang diolah, tercatat tahun 2015 ada 46 perkara di wilayah Kepulauan (Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara). Biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit, karena Jaksa membutuhkan transportasi khusus, ditambah kebutuhan untuk membawa Terdakwa, saksi, ataupun petugas keamanan.
 
Dalam hal ini penulis mencoba memberikan sejumlah rekomendasi dalam penyusunan anggaran di Kejaksaan. Pertama, Kejaksaan perlu membangun pendataan kebutuhan penanganan perkara di tiap wilayah dengan sistematis, sehingga data tersebut bisa menjadi justifikasi kebutuhan praktiknya.
 
Kedua, Membuat klasifikasi perkara berdasarkan kebutuhan anggaran. Bisa dibuat kategori perkara menjadi tiga jenis, seperti perkara mudah, sedang dan sulit pembuktiannya. (misal perkara yang butuh anggaran besar: illegal logging, illegal fishing); Ketiga, menaikkan batasan maksimal anggaran yang diberikan dari Rp3.300.000 menjadi Rp10 juta untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya sedang, dan Rp25 juta untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya tinggi.
 
Akhir kata, Perubahan penyusunan anggaran perlu menjadi prioritas utama dari Presiden maupun Kejaksaan sendiri. Perubahan kebijakan anggaran dapat menjadi pondasi awal bagi Kejaksaan untuk memperbaiki kualitas penanganan perkara kedepannya. Karena pada akhirnya, pihak pencari keadilan yang akan mendapatkan manfaat dari membaiknya performa dari para penegak hukum.
 
*Peneliti MaPPI-FHUI
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua