Minggu, 22 May 2016

Fasilitasi Perdagangan, Bea Cukai Berlakukan Deklarasi Inisiatif

Ingat, kebijakan ini hanya berlaku untuk bisnis tertentu. Apa saja?
FNH
Logo Bea Cukai. Foto: www.beacukai.go.id

[]


Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, menerbitkan ketentuan tentang Deklarasi Inisiatif . Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.04/2016, diundangkan pada 27 April 2016.
 
Direktur Kepabeanan Internasional Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan, Robert Leonard Marbun, mengatakan Deklarasi Inisiatif tersebut merupakan bentuk manifestasi fungsi DJBC. Kebijakan ini juga diterbitkan untuk mendukung kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah mengenai kepabeanan.
 
“Deklarasi Inisiatif ini juga dilaksanakan dalam rangka mengakomodasi praktik-praktik bisnis internasional dimana beberapa komponen pembentuk harga barang untuk penghitungan bea masuknya belum dapat diketahui besaran nilainya secara pasti pada saat penyampaian Dokumen Pabeanan,” kata Marbun di Jakarta, Jumat (20/5).
 
Apa saja bisnis internasional yang dimaksud? Marbun menyebut transaksi berjangka pada bursa komoditas yang menggunakan harga (harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas); transaksi yang mengandung royalti (biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung hak kekayaan intelektual); dan (nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atau penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor).
 
Jika ingin menggunakan ini, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan. , pada saat penyampaian PIB importir wajib mencantumkan data barang yang diimpor () dengan harga atau mengandung royalty/, perkiraan harga atau nilai royalty/, serta tanggal penyelesaian (harga paling lambat 45 hari dan royalty/ paling lambat satu tahun sejak tanggal PIB).
 
, importir harus memenuhi tiga kewajiban pada saat . Tiga kewajiban itu adalah melakukan pembayaran inisiatif yaitu pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atas harga atau biaya-biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi, pada saat telah dapat ditentukan oleh importir dalam rangka pemenuhan kewajiban atas deklarasi inisiatif. Pembayaran ini dilakukan paling lambat tujuh hari sejak tanggal penyelesaian dengan menggunakan dokumen dasar.
 
Kewajiban selanjutnya, harus menyampaikan dokumen pembayaran inisiatif dan bukti bayar kepada Kantor Bea Cukai tempat pemasukan paling lambat tujuh hari sejak tanggal pembayran inisiatif. Kewajiban terakhir adalah menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan deklarasi inisiatif guna kepentingan audit kepabeanan.
 
Audit kepabeanan, jelas Robert, digunakan sebagai pengujian kepatuhan importir atas ketentuan deklarasi inisiatif dan pembayaran inisiatif. Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) dari 2011 hingga 2016, terdapat tagihan hasil audit atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean karena royalti sebesar Rp203 miliar.
 
Robert mengingatkan, pembayaran inisiatif tidak berlaku jika importir tidak melakukan deklarasi inisiatif, kecuali importir telah mengajukan PIB sebelum tanggal berlakunya PMK ini, dan belum dilakukan penetapan kembali oleh Pejabat Bea dan Cukai. Ia berharap peraturan ini mendorong kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan yang berlaku. ‘Dan memberikan kepastian hukum bagi importir yang melakukan deklarasi inisiatif sebagai bentuk kejujuran dalam penyampaian pemberitahuan pabeanan,” jelasnya.
Versi Bahasa Inggris
Pabean

kebijakantrade facilitator



futuresproceeds

fasilitasPertamafuture tradingfutureproceedsfutureproceedsfuturesproceeds

Keduapost clearance(settlemen date)





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua