Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, agar selambat-lambatnya Juli mendatang bisa menghapus 3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah.
“Tidak usah pakai dikaji, tidak usah karena tahun lalu saya suruh mengkaji, satu bulannya dapat 7. Kalau 3.000 butuh berapa tahun kita habis waktu kita? Sudah enggak usah pakai kaji-kajian, langsung dihapuskan,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir hukumonline dari situs Setkab, Selasa (24/5).
Menurut Jokowi, Indonesia saat ini mempunyai 42.000 aturan regulasi, baik yang ada di Undang-Undang, di Peraturan Presiden (Perpres), di Peraturan Pemerintah (PP), di Peraturan Menteri (Permen), dan juga di Perda.
Jokowi menambahkan, yang harus diperbuat saat ini dengan persoalan-persoalan di atas adalah berpikir sederhana. “Seperti inilah yang harus kita potong secepat-cepatnya. Dipotong, dibuang, disederhanakan sehingga semuanya menjadi cepat karena kita berkompetisi, kita bersaing dengan negara-negara lain yang mempunyai kecepatan yang sudah mendahului kita,” tutur Jokowi.
Jokowi juga meminta agar 42.000 peraturan yang ada dilihat kembali. Ia menegaskan, kalau peraturan-peraturan itu menambah ruwet, menambah panjang, merepotkan, menambah panjang masalah, sebaiknya dihapus.
“Kalau undang-undang dikumpulkan semuanya lalu direvisi, tidak menerbitkan undang-undang yang baru tapi ini direvisi sehingga mempercepat laju pembangunan kita,” terang Jokowi.
Jokowi mengemukakan, ada tiga hal yang harus dilakukan bila Indonesia ingin mengejar negara lain. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur. Kedua, deregulasi besar-besaran. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia. “Fokus konsentrasi ada di sana,” tuturnya.
Presiden juga menekankan, untuk maju dan menjadi bangsa pemenang rakyat perlu bersatu. Ia menegaskan, persatuan adalah modal sosial untuk membawa ‘kapal besar’ ini memenangkan kompetisi, memenangkan persaingan.
“Jangan mau kita di adu domba, jangan mau kita dipecah-belah untuk kepentingan yang sempit, untuk kepentingan yang sebetulnya tidak produktif bangsa kita,” tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, musuh rakyat adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Sekarang ini, Indonesia pada posisi bersaing, berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain. Untuk meraih kemajuan itu, Jokowi mengajak semua komponen bangsa bersatu untuk bangkit menjadi bangsa pemenang.
“Tidak usah pakai dikaji, tidak usah karena tahun lalu saya suruh mengkaji, satu bulannya dapat 7. Kalau 3.000 butuh berapa tahun kita habis waktu kita? Sudah enggak usah pakai kaji-kajian, langsung dihapuskan,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir hukumonline dari situs Setkab, Selasa (24/5).
Menurut Jokowi, Indonesia saat ini mempunyai 42.000 aturan regulasi, baik yang ada di Undang-Undang, di Peraturan Presiden (Perpres), di Peraturan Pemerintah (PP), di Peraturan Menteri (Permen), dan juga di Perda.
Jokowi menambahkan, yang harus diperbuat saat ini dengan persoalan-persoalan di atas adalah berpikir sederhana. “Seperti inilah yang harus kita potong secepat-cepatnya. Dipotong, dibuang, disederhanakan sehingga semuanya menjadi cepat karena kita berkompetisi, kita bersaing dengan negara-negara lain yang mempunyai kecepatan yang sudah mendahului kita,” tutur Jokowi.
Jokowi juga meminta agar 42.000 peraturan yang ada dilihat kembali. Ia menegaskan, kalau peraturan-peraturan itu menambah ruwet, menambah panjang, merepotkan, menambah panjang masalah, sebaiknya dihapus.
“Kalau undang-undang dikumpulkan semuanya lalu direvisi, tidak menerbitkan undang-undang yang baru tapi ini direvisi sehingga mempercepat laju pembangunan kita,” terang Jokowi.
Jokowi mengemukakan, ada tiga hal yang harus dilakukan bila Indonesia ingin mengejar negara lain. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur. Kedua, deregulasi besar-besaran. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia. “Fokus konsentrasi ada di sana,” tuturnya.
Presiden juga menekankan, untuk maju dan menjadi bangsa pemenang rakyat perlu bersatu. Ia menegaskan, persatuan adalah modal sosial untuk membawa ‘kapal besar’ ini memenangkan kompetisi, memenangkan persaingan.
“Jangan mau kita di adu domba, jangan mau kita dipecah-belah untuk kepentingan yang sempit, untuk kepentingan yang sebetulnya tidak produktif bangsa kita,” tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, musuh rakyat adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Sekarang ini, Indonesia pada posisi bersaing, berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain. Untuk meraih kemajuan itu, Jokowi mengajak semua komponen bangsa bersatu untuk bangkit menjadi bangsa pemenang.