Jumat, 27 Mei 2016

Ada Polisi dalam Ujian Advokat, Ini Penjelasan PERADI

UU Advokat melarang pegawai negeri atau pejabat negara untuk diangkat menjadi advokat, bukan mengikuti ujian dan PKPA.
RIA
Sekjen DPN PERADI Thomas Tampubolon. Foto: Istimewa

Sebanyak turut serta dalam Ujian Profesi Advokat (UPA) yang dilaksanakan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kubu Fauzie Hasibuan, Sabtu (21/5). Ikut dalam pelaksanaan ujian di Jakarta, Ketua Panitia UPA (PUPA) Hermansyah Dulaimi menyebutkan bahwa para polisi tersebut secara resmi diutus oleh Mabes Polri.
 
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Thomas Tampubolon membenarkan keikutsertaan aparat-aparat yang kini dikenal dengan tagline “”-nya itu. Namun, kata Thomas, ini bukanlah kali pertama ada polisi yang ikut ujian advokat sejak PERADI menggelarnya.
 
“Ini bukan yang pertama. Dari dulu-dulu juga sudah ada polisi yang ikut ujian advokat. Bahkan jaksa dan pegawai negeri sipil lain juga ada,” tutur Thomas saat dihubungi , Kamis (26/5).
 
Bukan tanpa bekal, para polisi ini bisa ikut ujian karena sebelumnya juga sudah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) seperti peserta lainnya. Untuk hal yang satu ini, Thomas menyebutkan, DPN PERADI memang sudah lama bekerja sama dengan Polri untuk melaksanakan PKPA bagi polisi yang ditunjuk.
 
Sudah sekitar lima tahun lalu PERADI mengadakan PKPA untuk polisi, kata Thomas, tetapi yang mengikuti ujian hanya satu sampai dua orang saja. Ia pun mengakui bergabungnya para pegawai negeri ini sudah sejak lama menuai protes dari rekan-rekan satu profesinya. Terjadi perdebatan panjang terkait keikutsertaan mereka.
 
Namun, saat Thomas memegang jabatan Ketua PUPA, dalam perdebatan tersebut ia meyakinkan bahwa UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak melarang mereka melakukan ujian. UU Advokat hanya menyinggung syarat untuk pengangkatan seseorang menjadi advokat di mana salah satu poinnya menyebutkan .
 
“Jadi, secara teoritis untuk ujian itu memang bisa, karena undang-undang hanya mengatakan ’. Poinnya ada dipengangkatan,” tegas Thomas.
 
Mengacu pada aturan tersebut pula, ketika para polisi mempertanyakan hak mereka ikut ujian, DPN PERADI menjelaskan bahwa mereka boleh saja mengambil ujian tersebut. Namun, para polisi tersebut tidak akan bisa diangkat menjadi advokat apabila masih aktif. Sekalipun masa pensiun orang tersebut sudah tinggal beberapa bulan lagi, DPN PERADI tidak akan mengangkatnya.
 
“Ada yang tinggal berapa bulan lagi pensiun minta diangkat, kami bilang, ‘sabar lah tunggu waktumu, karena itu selamanya bisa menjadi masalah,’ saya bilang. Kalau pengangkatannya saja tidak sah, seumur-umur dia berprofesi itu bisa menjadi persoalan yang patut dikhawatirkan,” ungkapnya.
 
Thomas pun bercerita, pernah sekali waktu DPN PERADI menemukan advokat yang ternyata masih menjabat sebagai pegawai negeri. Saat itu juga, DPN PERADI membatalkan pengangkatan sumpahnya. “Untungnya tidak protes. Karena sekalipun protes, kita bisa berargumen bahwa dia memalsukan keterangan. Bisa dipidana itu dia. Bisa fatal. Tapi dia mengerti juga,” kenang Thomas.
 
“Ini yang jadi beban berat juga untuk kita. Terus terang kami juga tidak bisa deteksi semua kebenaran kan, tetapi kami selalu ingatkan itu dengan tegas,” tutupnya. 
38 perwira polisi

turn back crime

hukumonline





tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara

‘seseorang saat diangkat menjadi advokat tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara







Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua