Kamis, 02 June 2016

BNSP Berikan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara

Melalui Keputusan Ketua BNSP, lisensi diberikan agar LSP Pengacara Indonesia dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pada advokat.
RIA
Gedung BNSP. Foto: www.bnsp.go.id

Pada halaman facebook Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beredar sebuah post berisikan empat buat foto berisi Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengacara Indonesia. Surat yang ditandatangani Sumarna F Abdurahman itu memutuskan untuk memberikan lisensi kepada LSP Pengacara Indonesia agar dapat menyelenggarakan uji kompetensi.
 
Lisensi diberikan kepada LSP Pengacara Indonesia dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 dan Pedoman BNSP lain yang terkait,” begitu bunyi salah satu butir keputusan tertanggal 24 Mei 2016 itu.
 
Untuk diketahui, BNSP sendiri merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lewat PP Nomor 23 Tahun 2004. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi kompetensi.
 
Dalam Pasal 4 PP BNSP disebutkan bahwa guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Melalui Keputusan Ketua BNSP Nomor Kep. 0562/BNSP/V/2016 izin diberikan LSP Pengacara Indonesia.
 
Sebagaimana tertuang dalam Keputusan tersebut, terdapat empat skema sertifikasi bagi para advokat. Skema pertama meliputi sertifikasi advokat muda, skema kedua diperuntukkan bagi advokat, skema ketiga bagi advokat senior, dan skema terakhir bagi advokat utama.
 
Perbedaan unit kompetensi terlihat jelas dalam masing-masing skema. Sebagai contoh, advokat muda harus mengikuti unit kompetensi konsultasi pra kontrak, membuat kontrak kerja layanan hukum, mengumpulkan sumber hukum dalam menangani klien, dan melaksanakan audit hukum. Sementara itu, untuk advokat senior unit kompetensi yang akan diujikan ada evaluasi, penyerahan, dan pengarsipan hasil kerja layanan advokasi.
 
Dokumen yang diunggah oleh salah satu pengguna facebook bernama Hasan Sodikin ini membuat geger penghuni grup facebook PERADI. Hanya dalam satu hari saja, post ini sudah menuai sekitar 150 komentar. Mayoritas komentar yang masuk menyatakan ketidaksepakatan mereka atas Keputusan Ketua BNSP yang memberi lisensi kepada LSP Pengacara Indonesia.
 
“Duh bikin pusing ah,” ujar seorang pengguna dengan nama akun Dede Fitrie Crew. Ia pun melanjutkan dalam kolom komentar berikutnya, “bisnis paling ini. Jangan kafikan (jadikan, red) kami korban, kami sudah ujian UPA dengan susah payah dan murni.”
 
Komentar lain yang ramai membanjiri adalah soal fakta bahwa BNSP tidak menyinggung UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai dasar pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan ini. BNSP juga dipersalahkan karena dianggap tidak paham mengenai profesi advokat yang secara jelas telah diatur dalam undang-undang.
 
“Produk cacat hukum, para advokat tidak perlu tanggapi! UU Advokat tidak mengatur tentang profesi kita ini harus disertifikasi oleh lembaga manapun,” kata Bambang Singambara. “Dari segi hierarki UU, mana bisa aturan tersebut mengalahkan UU?” sambung Henky Sony.
 
Senada, akun dengan nama Emile Lawyer mencoba memberikan rasionalisasi kepada para komentator. “BNSP hanya menerbitkan surat keputusan, sedangkan advokat diatur oleh UU Advokat. Jika UU Advokat tidak mengatur tentang sertifikasi maka advokat tidak (wajib) patuh dengan surat Keputusan...,” tulisnya.
 
Untuk diketahui, memperbanyak program sertifikasi profesi memang sudah direncanakan BNSP. Hal ini dilakukan untuk menghadapi era pasar bebas pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Setidaknya, terdapat 12 sektor yang profesinya mendesak untuk segera diadakan program sertifikasi. Sektor-sektor tersebut adalah agro, karet, kayu yang masuk kategori sektor produksi. Lalu ada lima sektor jasa yaitu logistik, kesehatan, pariwisata, perhubungan udara, dan komunikasi informasi.
terlalu banyak biaya dan hnya binis
 - anifah,sh
03.06.16 10:11
hidup kami udah susah mash ditambah biaya kami sdah pkpa ,ngapin sertvikasi hanya proyek to nmbh uang kasihan calon advokat dan advokat baru hidup multi bar
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua