Jumat, 03 June 2016

Tiga Kubu PERADI “Bersatu” Tolak Keputusan Sertifikasi Pengacara

Akan segera disiapkan langkah-langkah hukum.
RIA
Tiga kubu PERADI "bersatu" tolak sertifikasi BNSP
Melalui Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor Kep. 562/BNSP/V/2016, BNSP memberikan kewenangan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengacara Indonesia untuk melakukan sertifikasi lewat uji kompetensi. Berbagai reaksi yang menunjukkan penolakan pun timbul dari advokat sejak SK yang ditandatangani tanggal 24 Mei 2016 beredar.
 
SK ini membuat tiga kubu pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) “bersatu” menolaknya. Dihubungi satu persatu, ketiga kubu pengurus PERADI meminta masing-masing anggotanya untuk tidak mengambil pusing soal SK Lisensi ini. “Teman-teman advokat tidak perlu resah. Tetap tenang menjalankan profesi seperti biasa, seolah tidak apa-apa,” kata Sekretaris Jenderal PERADI kubu Juniver Girsang, Hasanuddin Nasution.
 
Hasanuddin mengatakan, dirinya dan rekan-rekan di kepengurusan DPN PERADI Juniver akan segera mengambil langkah bila SK BNSP ini mengancam kenyamanan anggota. Namun sebelumnya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) ini akan membangun komunikasi terlebih dahulu dengan BNSP.
 
Senada, Wakil Ketua DPN PERADI kubu Luhut Pangaribuan, Junedi Sirait pun meminta anggotanya untuk tidak risau. Menurutnya, SK Lisensi yang diterbitkan oleh BNSP kepada LSP Pengacara Indonesia ini adalah produk cacat hukum. PERADI sendiri telah melakukan sertifikasi sejak diperintahkan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. PERADI melakukan proses rekrutmen dengan mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), menyelenggarakan ujian, dan mewajibkan calon advokat untuk magang sebelum diangkat sumpah.
 
“Nah sebenarnya itu kan yang disebut dengan sertifikasi advokat. Dan UU Advokat menyerahkan kekuasaan untuk melakukan itu semua kepada organisasi advokat. Organisasi advokat yang berhak mengurus semua mengenai advokat. Sekarang, LSP Pengacara Indonesia ini dapat lisensi melakukan sertifikasinya dari siapa?” herannya.
 
Hal yang disampaikan oleh Junedi tersebut merupakan satu dari tiga kejanggalan yang sebelumnya juga disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dua kejanggalan lain menurut YLBHI adalah penggunaan nama “pengacara” yang sudah tidak dikenal sejak UU Advokat terbit dan BNSP sebagai suatu lembaga negara didirikan dengan tidak mendasarkan kepada UU Advokat melainkan UU Ketenagakerjaan.
 
Dari kejanggalan-kejanggalan yang ada itu, lanjut Junedi, bukan tidak mungkin PERADI akan mengambil langkah hukum. “Kita akan bereaksi terhadap persoalan ini karena organisasi advokat ini kan ibaratnya adalah rumah. Ketika rumah kita diganggu oleh orang lain, dengan dalih apapun dia mengambil hak kewenangan kita, jelas akan kita tindak nantinya,” ungkap Junedi.
 
Tidak Ada Sanksi
Sementara itu, hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua Umum DPN PERADI kubu Fauzie Hasibuan, Jamaslin James Purba. Ia mengimbau para advokat untuk menganggap SK BNSP tersebut seperti angin lalu. Baginya, keputusan tersebut tidak mengikat untuk advokat. Apalagi, tidak ada sanksi yang mengikat apabila advokat tidak mau mengikuti sertifikasi profesi melalui uji kompetensi yang akan dilaksanakan oleh LSP Pengacara Indonesia tersebut.
 
“Kita sudah lihat peraturannya. Di situ tidak ada sanksi bagi profesi yang tidak melaksanakan sertifikasi, jadi kalau tidak diikuti juga tidak apa-apa,” ujar James kepada hukumonline, Jumat (3/6).
 
James pun menyebut SK BNSP ini sebagai kegaduhan semata. Jadi, ia menilai, sudah sepatutnya seluruh advokat menolak keputusan ini. “Tidak ada sanksi tapi bikin gaduh saja. Jelas advokat menolak lah adanya sertifikasi profesi baru ini,” tutupnya.
kebnyakan sertivikasi
 - andre,sh
06.06.16 10:51
tiap ahari sudah ad seminar mea di semua sektor buat ap sertivikatnya yg muda cari uang dah susah apalgi didesa untk bnyar kartu advokat dan byr pkpa dan berat kami menolak sertivikasi proyeknya orng kaya
menolak sertivikasi
 - antok,sh
05.06.16 11:46
sertivikasi hanya baung buang duit kami hidup dalam serba kekurangan jadi advokat malang melintang jarang digaji kami menolak sertvikasi yg hanya buanng uang proyek tolong dpr dan pemerintah
sertivikasi mubazir hanya buang anggaran percuma
 - andi,sh
05.06.16 10:43
banyak proyek yg buang anggaran advokat sdah bnyak beban pungutan pungutan tolak sertivikasi hnya proyek manusia kami bhisa belajar asing sendiri kami sdah byak kursus tidak perlu bebani anggaran yg tdk berguna oarang desa sdah bnyak kebutuhan hidup tolak pungutan pungutan yg tdk perlu
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua