Senin, 06 June 2016

Tersesat dalam Fatamorgana Keadilan Warisan Justinian

Pandangan Barat tentang keadilan harus dibuktikan dengan menentukan siapa pemenang siapa yang kalah. Apakah konsep ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
MUHAMMAD YASIN
Romli Atmasasmita (tengah) dalam acara Mahupiki di Banjarmasin, Mei 2016. Foto: MYS

Sulawesi Tengah telah memberi contoh bagus kepada daerah lain. Kalau ada perkara-perkara ringan, tak perlu harus berujung ke pengadilan negeri. Penanganannya diserahkan dan diputus melalui mekanisme adat. Penanganan melalui adat itu sudah dikuatkan melalui nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Daerah setempat.
 
Gubernur Longki Djanggola dan Kapolda Brigjen Pol Rudy Sufahriadi meneken nota kesepahaman itu 20 Mei lalu. Dalam program bersama United Nations Development Programme () dan Bappenas, Aceh sudah lebih dahulu membuat kesepahaman yang sama. Dalam rilis UNDP yang diperoleh jelas disebut bahwa program ini mengedepankan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif ()
 
Penandatanganan MoU di Sulawesi Tengah itu bertepatan dengan berakhirnya penyelenggaraan Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia () dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Meskipun berbeda lokasi, tetapi dua perhelatan itu punya benang merah: apakah penyelesaian perkara pidana melalui hukum pidana positif saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
 
Benang merah bernuansa tanya itu juga disampaikan Ketua Umum Mahupiki, Romli Atmasasmita, saat menutup Simposium di Banjarmasin. Berlebihnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia tak lepas dari politik hukum pidana yang terlalu berorientasi pada kriminalisasi. Setiap orang melakukan kesalahan langsung dibawa ke penjara. Perkara kecil dan sepele pun ditarik-tarik ke pengadilan, sehingga berujung ke balik jeruji besi. Hukuman dalam pidana muncul dengan wajah dan semangat balas dendam.
 
Problem inilah antara lain yang coba diatasi lewat revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (). Sejauh ini Pemerintah dan DPR sudah berhasil merumuskan isi Buku I. Para pembentuk undang-undang ingin melakukan dekolonialisasi hukum pidana. KUHP yang berlaku saat ini adalah warisan kolonial Belanda sehingga belum tentu sejalan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Romli menyebut revisi KUHP itu ‘perjuangan untuk memerdekakan dari pengaruh asing’.
 

Salah satu yang dinilai merasuk ke dalam sistem pengajaran di fakultas hukum adalah tujuan hukum, antara lain memberikan keadilan. Menurut Prof. Romli, keadilan yang dikembangkan adalah , bukan keadilan menurut filosofi bangsa Indonesia. Keadilan menurut Justinian adalah kebajikan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi bagiannya.
 
Sejak Indonesia merdeka hingga kini Indonesia seolah kehilangan jati diri, dan para ahli hukum tidak bangun-bangun dari mimpi buruk jiwa kolonialisme yang menjiwai hukum pidana dan perdata nasional. Mimpi buruk yang dimaksud Romli adalah ketentuan norma undang-undang dalam lingkup hukum pidana dan perdata lebih mengutamakan konflik dalam menemukan/mencari keadilan daripada perdamaian.
 
Fatamorgana keadilan telah membelenggu para ahli hukum Indonesia selama puluhan tahun. Keadilan seolah ditentukan berdasarkan penentuan siapa yang menang siapa yang kalah, bukan pada upaya mendamaikan kedua belah pihak ke arah penyelesaian yang saling menguntungkan. “Kita sudah terlalu lama terlena dalam fatamorgana keadilan berdasarkan dan selalu memberikan harapan semu bahwa keadilan hanya dapat tercapat di depan hakim majelis pengadilan”, papar Romli.
 
  sebenarnya sudah coba diperkenalkan lewat   tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keadilan restoratif membuka peluang bagi kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasus mereka lewat jalan damai. Dalam hukum pidana ke depan (), konsep perdamaian dimungkinkan. Menurut Prof. Romli Atmasasmita, perdamaian untuk semua pihak adalah tujuan hukum yang cocok dengan semangat dan jiwa Pancasila. Karena itu pula, pembaruan hukum pidana nasional harus diarahkan pada nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia?
 

Contoh alam pikiran Barat yang menghinggapi para ahli dan praktisi hukum Indonesia adalah pembatalan Penjelasan Pasal 2 ayat (1)   tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Penjelasan Pasal itu karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensinya, perbuatan melawan hukum materiil menjadi sulit digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap terlalu berbasis pada asas legalitas.
 
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penjelasan Pasal 2 ayat (1)  UU Tipikor hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Ada yang percaya bahwa perbuatan melawan hukum tak hanya bersifat formil, sebagaimana dimaknai dari putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mungkin bersifat materiil. “Di Indonesia masih berlaku hukum tidak tertulis,” kata Prof. Komariah E. Sapardjaja, mantan hakim agung, dalam acara Mahupiki di Banjarmasin.
 
Hukum tidak tertulis itulah yang juga menjadi salah satu pusaran perdebatan di Panitia Kerja penyusunan Buku I RUU KUHP. Hukum yang hidup dalam masyarakat () dikesankan berhadap-hadapan dengan asas legalitas. Asas legalitas mengandung arti suatu perbuatan disebut tindak pidana jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Sebaliknya, hukum yang hidup di masyarakat belum tentu tertuang secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Namun hukum itu diakui dan diterapkan masyarakat atau komunitas tertentu.
 
Kelompok yang anti berpendapat konsep hukum yang hidup akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun tampaknya ada kesalahpahaman tentang makna kepastian hukum. Ketua Tim Penyusun RUU KUHP, Barda Nawawi Arief, berpendapat yang pasti itu adalah hukumnya. Tak jadi soal apakah hukumnya diatur dalam perundang-undangan nasional, atau dalam norma yang hidup dalam masyarakat. Bagi dia, hukum yang hidup dalam masyarakat juga pasti.
 
Hukum yang hidup itu juga tak semata berlandas pada KUHP. Hukum positif, tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang ini, hakim wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.  Hukum yang hidup dalam masyarakat cenderung dimaknai hukum adat yang masih hidup.   tentang Desa juga mengakomodasi hukum adat, seperti halnya nota kesepahaman Pemprov dan Polda Sulawesi Tengah di atas.
 
Saat menutup Simposium Mahupiki di Banjarmasin, Romli mengajak para akademisi dan praktisi hukum pidana untuk merenungkan kembali konsep yang sudah diajarkan selama puluhan tahun. Jangan sampai para akademisi dan praktisi hukum pidana tetap terlelap dalam mimpi dan tertipu oleh fatamorgana keadilan.


UNDPhukumonlinerestorative justice

Mahupiki



RUU KUHP

Fatamorgana keadilan
Justinian concept of justice



Justinian concept

Keadilan restoratifUU No. 11 Tahun 2012ius constituendum

Hukum yang hidup
UU No. 31 Tahun 1999

tak sepenuhnya diikuti

living lawvis a visa tau



UU No. 48 Tahun 2009UU No. 6 Tahun 2014

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua