Terbitnya Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep.0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (SK 0562) menuai respon dari sejumlah advokat. Sebagian besar respon itu bernada keberatan atau protes.
Mulai dari mempersoalkan dasar hukum, penggunaan istilah hingga alas kewenangan BNSP. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan tiga kubu kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ‘kompak’ menolak keberadaan SK 0562 itu.
Ramai diperbincangkan di kalangan advokat, ini dia dokumen lengkap SK 0562 yang diperoleh Hukumonline. Silakan klik di sini: Dokumen SK 0562.
Mulai dari mempersoalkan dasar hukum, penggunaan istilah hingga alas kewenangan BNSP. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan tiga kubu kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ‘kompak’ menolak keberadaan SK 0562 itu.
Ramai diperbincangkan di kalangan advokat, ini dia dokumen lengkap SK 0562 yang diperoleh Hukumonline. Silakan klik di sini: Dokumen SK 0562.