Kamis, 23 Juni 2016

Belum Diatur Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Cerai Gugat

Sisva Yetti, Edi Riadi, dan Firdaus Muhammad Arwan kandidat dari kamar agama.
ASH
Panelis Komisi Yudisial untuk CHA 2016. Foto: RES
Salah seorang calon hakim agung (CHA) mengeluhkan belum diaturnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah dalam praktik perkara perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seharusnya, dalam kasus-kasus tertentu perlu diberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada istri yang mengajukan cerai gugat.
 
Keluhan ini disampaikan Sisva Yetti dalam sesi wawancara terbuka seleksi CHA 2016 di Auditorium Komisi Yudisial, Kamis (23/6). Hakim Tinggi Pengadilan Tingga Agama Bandung ini mengaku belum pernah memutuskan nafkah iddah dan nafkah mut’ah dalam perkara cerai gugat. “Saya belum berani memutus nafkah iddah dan nafkah mut’ah karena belum ada aturan atau yurisprudensinya,” kata Sisva saat menjawab pertanyaan Panelis, Ahmad Kamil.
 
Nafkah mut’ah dan nafkah iddah hanya berlaku pada perceraian suami-istri pemeluk agama Islam yang diproses di Pengadilan Agama. Mut'ah dan iddah hanya berlaku bagi perkara permohonan talak dimana suami yang mengajukan talak terhadap istri. Sedangkan perkara gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami, mut’ah dan iddah tidak berlaku.
 
Nafkah mut’ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.
 
Dalam wawancara, Sisva juga mengaku selama menjadi hakim anggota atau ketua majelis belum pernah mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda). “Seingat saya belum pernah, tetapi kalau menjadi hakim agung dan ada perbedaan pendapat dengan hakim lain, bisa saja saya ajukan dissenting opinion,” ujar Sisva Yetti saat ditanya Panelis, mantan hakim agung Ahmad Kamil.
 
Rasa penasaran, Kamil menilai dissenting opinion jarang sekali terjadi dalam putusan pengadilan tingkat judex factie (tingkat pertama dan banding). Lain hal, di pengadilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK). “Ini kenapa?”. Sisva melanjutkan hal ini disebabkan majelis hakim judex factie seringkali berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan persepsi dalam memutus perkara.
 
“Kalau hakim agung ajukan dissenting opinion sangat mungkin karena hakim agungnya memiliki landasan hukum yang berbeda dengan hakim judex factie,” kata Sisva.
 
Ditanya soal isu pembatasan perkara di MA, menurutnya untuk perkara agama belum perlu karena selama ini setiap perkara peradilan agama di MA dapat diselesaikan secara cepat alias tidak ada tunggakan perkara. “Menurut saya, kalau khusus perkara peradilan agama belum perlu,” katanya.
 
Selain Sisva Yetti, hari ini Panelis juga mewawancarai Edi Riadi (Hakim Tinggi PTA Jakarta) dan Firdaus Muhammad Arwan (Wakil Ketua PTA Jayapura). Semua kandidat berasal dari kamar agama.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua