Jumat, 01 July 2016

Ini Jenis Fasilitas Pengampunan Pajak

Mulai penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi hingga penghentian di tingkat penyidikan pidana di bidang perpajakan.
RFQ
Ilustrasi: HLM


 

 
Polemik pengampunan pajak mengemuka sejak munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Bahkan hingga disahkan menjadi UU, pengampunan pajak mendapat penolakan beberapa pihak. Pemerintah dilema ketika anggaran negara nyaris mengalami defisit. Pengampunan pajak dianggap menjadi jalan berat yang mesti ditempuh dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

 

Jenis pengampunan pajak yang diberikan dalam UU Pengampunan Pajak setidaknya diharapkan dapat menjadi motivasi mereka wajib pajak yang menunggak kewajibannya. Bahkan para pengemplang pajak dan menyimpan harta di luar negeri dapat mengalihkan ke dalam negeri.

 

Fasilitas pengampunan pajak diberikan negara berdasarkan UU Pengampunan Pajak setelah pemohon memberikan seluruh persyaratan. Yakni surat pernyataan beserta seluruh lampirannya dilayangkan ke Ditjen Pajak. Setelah itu, mendapatkan surat keterangan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti penerimaan surat pernyataan dari pemohon.

 

Berdasarkan UU Pengampunan Pajak, setidaknya fasilitas pengampunan pajak terdapat 5 aspek. Pertama, penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak. Kemudian tidak dikenakan sanksi administrasi, dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Sanksi pidana perpajakan dimaksud diperuntukkan kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.

 

Kedua, penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda. Kemudian kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak hingga akhir tahun pajak terakhir. Ketiga, tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Tak hanya itu, dibebaskan dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

 

Bebas dari penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dimaksud atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terkahir. Keempat, penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

 

Penghentian itu dilakukan ketika wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan. Tentunya hingga akhir tahun pajak terakhir yang sebelumnya telah ditangguhkan hingga diterbitkannya surat keterangan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri yang berkaitan dengan kewajiban PPh dan PPn maupun PPn BM.

 

Kelima, penghentian penyidikan. Yakni penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan. Penghentian dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua