Selasa, 12 Juli 2016

4 Alasan HKHPM dan AKHI Keberatan Sertifikasi Advokat dan Konsultan Hukum

Menurut keduanya, tugas BNSP adalah pemberian kompetensi terkait dengan ketenagakerjaan sebagaimana lingkup yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
YOZ
Ilustrasi: BAS
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) menyatakan keberatan atas dikeluarkannya beberapa Lisensi Sertifikasi atas Advokat dan Auditor Hukum oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hal ini disampaikan keduanya melalui keterangan pers yang diterima hukumonline, Selasa (12/7).

Dalam rilis tersebut dijelaskan beberapa pertimbangan HKHPM dan AKHI atas dikeluarkannya lisensi tersebut. Pertama, pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan turunan dari UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dalam lingkup tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

“Sedangkan Advokat dan/atau Konsultan Hukum adalah profesi yang tunduk dan diatur berdasarkan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,” tulis rilis tersebut. 

Kedua, Pasal 2 UU Advokat menyatakan secara tegas bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pasal 2 ayat (2) UU Advokat menegaskan juga bahwa Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. 

Ketiga, dengan demikian bahwa sertifikasi yang berlaku bagi Advokat adalah program sertifikasi yang diatur dalam UU Advokat, yaitu dilaksanakan oleh organisasi Profesi yang diakui oleh UU Advokat, bukan oleh BNSP dan/atau oleh lembaga lain yang ditunjuk oleh BNSP untuk memberikan sertifikasi kepada Advokat. 

Keempat, terkait dengan sertifikasi Auditor Hukum juga bertentangan dengan UU Pasar Modal, khususnya Pasal 64, Pasal 66 dan Pasal 65 UU Pasar Modal yang intinya adalah Advokat atau Konsultan Hukum adalah Profesi Penunjang Pasar Modal yang harus tunduk pada Kode Etik dan Standar Profesi HKHPM yang mengatur bahwa untuk menjadi Konsultan Hukum Pasar Modal wajib mengikuti dan lulus sesuai dengan program pendidikan dan kompentensi yang di tentukan HKHPM, sehingga berhak melakukan Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligence) dan mengeluarkan pendapat hukum (Legal Opinion).

“Jadi bukan hanya sekadar audit hukum,” tulis rilis.  

Berdasarkan hal-hal di atas, sesuai dengan tugas utama BNSP dan atau lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk oleh BNSP (vide Pasal 4 ayat (1) PP No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi) tidak berwenang memberikan sertifikasi kompetensi kepada advokat dan/atau auditor hukum.

Menurut HKHPM dan AKHI, tugas BNSP adalah memberikan kompetensi terkait dengan ketenagakerjaan sebagaimana lingkup yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UU Ketenagakerjaan.

Oleh karenanya, HKHPM dan AKHI menuntut bahwa pemberian lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia, salah satunya, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No.Kep.0562/BNSP/V/2016, tanggal 24 Mei 2016 atau kepada lembaga-lembaga lainnya yang sejenis sepanjang terkait dengan profesi advokat dan konsultan hukum pasar modal adalah bertentangan dengan UU Advokat dan UU Pasar Modal.

“Sehingga harus segera dicabut oleh BNSP dalam waktu segera untuk menghindari tuntutan dan upaya hukum yang akan dilakukan oleh organisasi profesi yang diakui berdasarkan UU Advokat dan atau UU Pasar Modal,” demikian isi rilis tersebut.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua