Sabtu, 23 Juli 2016

Ahli Anggap Apkir Dini Bukan Kartel

Kesepakatan dilakukan bukan untuk mencari untung sebesar-besarnya, melainkan untuk menyelamatkan peternak ayam.
FNH
Gedung KPPU. Foto: SGP
Kelanjutan persidangan dengan dugaan kartel ayam saat ini masih mendengarkan saksi-saksi. Hari ini, Jumat (22/7), Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Nindyo Pramono, memberikan keterangan sebagai ahli terkait dugaan kartel ayam tersebut di Kantor Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta.
 
Dalam briefing yang dilakukan bersama awak media, Nindyo mengatakan kesepakatan untuk melakukan apkir dini indukan ayam (parent stock) yang dilakukan oleh 12 perusahaan pembibitan unggas tidak termasuk kartel. Tindakan tersebut merupakan perbuatan bersama untuk menjalankan instruksi pemerintah, yang tujuannya untuk kepentingan umum.
 
Menurut Nindyo, jika merujuk pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, tujuan kartel adalah untuk meraih keuntungan yang tidak wajar. Sementara dalam perkara apkir dini, motifnya bukan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar, tapi dalam rangka melindungi peternak kecil yang terus merugi. Apalagi, tindakan apkir dini tersebut didasarkan atas desakan atau dorongan pihak lain, yaitu pemerintah.
 
“Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam rangka stabilisasi, pemerintah berwenang mengatur pasokan dan mengendalikan harga untuk melindungi petani maupun peternak kecil, pelaku usaha mikro dan konsumen,” kata Nindyo.
 
Adapun perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat, lanjut Nindyo, adalah pengaturan produksi maupun harga yang bertujuan untuk kepentingan anggota kartel. Sementara dalam kasus apkir dini,  tujuannya bukan untuk keuntungan para pelaku usaha karena pengaturan produksi didasarkan atas perintah atau instruksi pemerintah. Dalam hal ini, pelaku usaha meyakini dan harus tunduk bahwa tujuan kebijakan pemerintah tersebut adalah untuk kepentingan umum. “Jadi, dalam perkara apkir dini para terlapor justru menunjukkan kepatuhan dengan menjalankan instruksi pemerintah,” jelasnya.
 
Nindyo menambahkan, berdasarkan UU Persaingan Usaha Tidak Sehat, kartel adalah perjanjian horizontal antara satu pihak dengan pihak lain untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sementara, dalam kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan apkir dini tidak termasuk dalam perjanjian sebagaimana dimaksud, karena pihak-pihak yang bersepakat tidak dapat memberikan  sanksi apabila ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kesepakatan atau wanprestasi.
 
“Yang bisa memberi sanksi adalah pemerintah yang menginstruksikan apkir dini. Jadi, kesepakatan di sini bukan dalam konteks suatu perjanjian, tetapi lebih kepada perbuatan bersama,” papar Nindyo.
 
Pada akhir 2015, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) membuat kebijakan berupa instruksi pengapkiran 6 juta ekor indukan ayam di seluruh Indonesia.
 
Kebijakan ini dilakukan untuk memperbaiki harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak yang pada saat itu jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP) akibat berlebihnya pasokan bibit ayam atau anak ayam usia sehari (day old chick/DOC).

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan nomor 15043/FK.010/F/10/2015 perihal Penyesuaian Populasi Parent Stock yang ditandatangani 15 Oktober 2015.
 
Apkir dini tahap I (Oktober-November 2015) dan tahap II (Desember 2015) telah dilakukan dengan total 3 juta ekor. Namun kemudian KPPU meminta apkir dini dihentikan dan memperkarakannya dengan tuduhan terdapat pelanggaran kartel sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua