Polri dan TNI Mesti Bongkar Pengakuan Freddy Budiman
Berita

Polri dan TNI Mesti Bongkar Pengakuan Freddy Budiman

Presiden Jokowi diminta turun tangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengakuan Freedy.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi: BAS
Ilustrasi: BAS
Pengakuan terpidana mati Freddy Budiman kepada Koordinator KontraS, Haris Azhar, belakangan menjadi perhatian publik. Pengakuan Freddy yang beredar tersebut sontak membuat pimpinan Polri, BNN dan TNI terbelalak. Pasalnya, peredaran narkoba yang dilakukan Freedy melibatkan sejumlah oknum petinggi di ketiga lembaga tersebut.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid berpandangan, beredarnya pengakuan Freddy setelah ditembus peluru regu tembak amatlah disayangkan. Bila saja pengakuan Freddy beredar sebelum dieksekusi mati, boleh jadi bakal menemui jalan pembuka untuk memudahkan dilakukan penyelidikan.

Keterangan Freddy yang beredar, bila dikaitkan dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mesti dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Hal itu dilakukan agar posisi Polri dan TNI serta BNN tidak digantung seolah tertuduh dengan pengakuan Freddy. “Menurut saya penting untuk dilakukan penyelidikan dan proaktif dari TNI dan BNN termasuk dari KontraS itu sendiri,” ujarnya di Gedung MPR, Senin (1/8). (Baca Juga: Tragis, Sudah Dihukum Mati Ternyata Terbukti Tak Bersalah)

Hidayat memandang pengakuan Freddy menjadi serius. Pasalnya, tulisan Haris Azhar yang berdasarkan pengakuan Freddy menyebutkan, terdapat puluhan miliar yang masuk ke kantong oknum jenderal yang mendampingi dari Medan menuju Jakarta dengan menumpangi kendaraan milik sang jenderal.

Oknum anggota BNN sebagaimana disebut Freddy menjadi pekerjaan rumah Kepala BNN Komjen Budi Waseso. Meski insiden terjadi sebelum kepemimpinan pria biasa disapa Buwas itu, ketiga institusi mesti merespon serius dengan melakukan penyelidikan. “Ini untuk menyelamatkan institusi TNI, Polri dan BNN untuk perang melawan narkoba,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai di era kepemipinan Joko Widodo, negara terlihat serius menyatakan perang melawan kejahatan narkoba. Ia berharap Jokowi memberikan instruksi kepada TNI, Polri, Kontras serta Komisi I untuk memanggil pihak yang diduga keras terlibat dalam ‘bisnis narkoba’.

“Saya merekomendasikan sidang setelah reses menjadi bagian yang diprioritaskan,” katanya. (Baca Juga: Kapolri Tugaskan Kadiv Humas Terkait Tulisan Aktivis Haris Azhar)

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pengakuan Freddy sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, aparat penegak hokum khususnya Polri mesti mengusut dan membuktikan ada tidaknya oknum dari ketiga institusi melakukan perbuatan pidana sebagaimana pengakuan Freddy.

“Saya dengar Pak Kapolri sedang intens, tak tanggung-tanggung yang diperintahkan jenderal bintang dua untuk menangani kasus ini. Mari kita dukung untuk menghasilkan yang terbaik,” ujarnya. (Baca Juga: BNN Dalami Jaringan Freddy Budiman di Sulteng)

Politisi Partai Demokrat itu berpendapat, Komisi III yang membidangi hukum diharapkan segera melakukan rakat kerja dengan Polri setelah masa reses rampung. Setidaknya raker dalam rangka mendalami dugaan adanya oknum sebagiamana pengakuan Freddy. “Tentunya Komisi III untuk koordinasi melaksanakan Raker dan harus dilaksanakan,” ujarnya.

Anggota Komisi I Achmad Dimyati Natakusuma tak memungkiri masuknya barang haram ke wilayah Indonesia terdapat peran oknum penegak hukum yang main mata dengan bandar narkoba. Oknum penegak hukum maupun birokrasi yang cawe-cawe dalam bisnis narkoba mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

Dimyati menegaskan bersama dengan komisi tempatnya bernaung telah menggelar rapat dengan Panglima TNI. Malahan telah disampaikan adanya kemungkinan oknum TNI yang mengunakan maupun kedapatan menyimpan narkoba. “Dan Panglima TNI akan memberantas dan tidak pandang bulu. Hukuman di TNI lebih berat ketimbang sipil. Pecat dan akan dihukum,” ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu yakni adanya oknum jenderal, pejabat birokrasi dan pengusaha hitam yang ikut ‘bermain’ dalam peredaran narkoba di Indonesia. Hal inilah menjadi tugas Polri, BNN dan TNI untuk mengungkap dugaan adanya oknum tersebut dalam bisnis peredaran narkoba.

“Nanti kita lihat, lambat laun akan ketahuan. Mudah-mudahan Pak Buwas bisa membongkar. Pak Jokowi harus terjun langsung untuk merapatkan,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait