Senin, 01 August 2016

Isu Keterlibatan Aparat di Bisnis Narkoba, Presiden Harus Beri Perhatian

Disayangkan kelambatan pihak Istana dalam menanggapi pengakuan Freddy Budiman.
ANT/Mohamad Agus Yozami
Ilustrasi: BAS


 
Presiden harus memberi perhatian lebih pada pengakuan terpidana mati Freddy Budiman tentang adanya keterlibatan oknum aparat negara dalam bisnis narkoba dan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Hal ini disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi, Senin (1/8).



"Pengakuan Freddy kepada Koordinator KontraS Haris Azhar harus ditelusuri Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN)," kata Hendardi.



Hendardi menyayangkan kelambatan pihak Istana dalam menanggapi pengakuan itu, sehingga kebenarannya tidak bisa dikonfirmasi secara langsung kepada Freddy karena yang bersangkutan sudah dieksekusi mati pada Jumat (29/7) dini hari.



Hendardi menduga kelambatan Istana dalam menanggapi pengakuan itu disebabkan komunikasi yang terhambat atau karena Istana tidak menganggap pengakuan itu relevan untuk ditanggapi. (Baca Juga: Tragis, Sudah Dihukum Mati Ternyata Terbukti Tak Bersalah)



"Meskipun hanya berdasarkan pengakuan Haris, Presiden harus memberikan perhatian karena hal itu menyangkut kemungkinan praktik-praktik kotor institusi negara dalam bisnis narkoba yang kerap ditengarai publik," tuturnya.



Terkait kasus ini, Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan tulisan Haris Azhar yang beredar melalui media sosial tersebut belum jelas kebenarannya dan pihaknya telah memerintahkan Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar untuk menemui dan mengonfirmasi informasi tersebut kepada Haris Azhar.



Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, pemanggilan Koordinator KontraS, Haris Azhar, terkait tulisannya mengenai keterlibatan pejabat penegak hukum di bisinis narkoba, tidak perlu direncanakan. "Kalau ada buktinya akan langsung kami panggil," ujar Ari Dono di Gedung Bareskrim.



Menurut Ari, tudingan Haris yang menulis di media sosial bahwa ada pejabat BNN dan Mabes Polri yang menerima suap dari Freddy Budiman, berdasarkan wawancara dengan terpidana mati narkoba tersebut, masih lemah secara bukti. (Baca Juga: Polri dan TNI Mesti Bongkar Pengakuan Freddy Budiman)



Oleh karena itu, jika ingin ditindaklanjuti, lanjut Kabareskrim, Haris Azhar harus memperkuat data-data yang mendukung tulisannya itu. "Penyelidikan harus ada datanya. Sulit kalau hanya 'katanya', bahkan 'katanya' ini bersumber dari orang yang sudah meninggal," tutur Ari.



Kabareskrim sendiri menegaskan Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum negara akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran, apalagi jika "bermain-main" dengan narkoba.



Sementara itu, politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul dengan ringan menanggapi pengakuan dua terpidana mati jilid III, Freddy Budiman dan Micheal Titus Ighweh. Menurutnya, kedua bandar narkoba itu jago berbohong.



“Kalau aku tak percaya itu mereka ngomong," kata Ruhut disela-sela kunjungan rombongan Komisi III DPR di Lapas Klas IIA Pekanbaru.



Dia mengatakan pernyataan terpidana mati Freddy Budiman yang disampaikan oleh Harris Azhar selalu menimbulkan tanda tanya. "Menyampaikan sesuatu kadang timbul tanda tanya. Mau bantu Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan. Waktu dua tahun lalu kenapa tidak disampaikan. Udah meninggal baru disampaikan," ujarnya. (Baca Juga: Curhat Istri Terpidana Mati: Semoga Eksekusi Ini Terakhir di Indonesia)



Hal senada disampaikan Ruhut ke terpidana mati asal Nigeria, Micheal Titus. Sebelum dieksekusi mati bersama empat orang lainnya, Titus sempat membuat rekaman suara. Dalam rekaman itu, Titus menyampaikan dia adalah korban dari pejabat di Indonesia. Kemudian, dia juga mengatakan penegak hukum Indonesia tidak adil terhadap dirinya.



Menurut Ruhut, pengakuan kedua orang itu tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi, dampak narkoba sangat buruk bagi bangsa ini. "Tiap hari 50 orang mati, bayangkan, 5 juta rusak gara-gara mereka. Jadi, kalau menurut saya perlu dieksekusi mati itu semua," lanjutnya.



Seperti diketahui, Freddy dieksekusi mati di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jumat (29/7) dini hari bersama Seck Osmani (Senegal), Humprey Eijeke (Nigeria) dan Michael Titus (Nigeria).



Sebelumnya, setelah eksekusi mati Freddy, beredar tulisan mengatasnamakan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar yang menceritakan pengakuan Freddy tentang keterlibatan oknum aparat negara dalam bisnis narkoba.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua