Selasa, 02 Agustus 2016

Alasan Sri Royani Perjuangkan Constitutional Complaint

Kelanjutannya permohonan ini menunggu hasil keputusan rapat permusyawaratan hakim.
ASH
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES
Sidang perbaikan pengujian beberapa pasal UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan MK kembali digelar. Adalah Sri Royani (41) selaku Pemohon menyampaikan materi perbaikan permohonan yang mempersoalkan kewenangan MK terutama ketika mengadili dan memutus pengujian undang-undang.
 
Spesifik, Pemohon meminta pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal itu mengatur kewenangan MK termasuk proses pengujian undang-undang.
 
Lewat pengujian ini, sarjana sastra lulusan Universitas Padjadjaran Bandung itu meminta agar MK berwenang mengadili constitutional complaint, selain kewenangan yang sudah diatur dalam UU MK. Utamanya, ketika ada aparat/pejabat negara yang salah atau lalai menerapkan undang-undang yang berujung melanggar hak seseorang. Sri punya pengalaman sendiri, kecewa terhadap sikap Polda Jawa Barat  menggantung penanganan kasus  penipuan dan penggelapan  yang dilaporkan Sri sejak 2011.
 
Di depan sidang yang dipimpin Anwar Usman, Royani memaparkan beberapa alasan hingga pada kesimpulan pentingnya MK diberi kewenangan constitutional complaint. MK beberapa negara sudah diberi wewenang mengadili jenis perkara constitutional complaint. Sebaliknya, hingga kini MK Indonesia tidak berwenang mengadili jenis perkara ini seperti dinyatakan dalam beberapa putusan MK.
 
“Bukankah tugas utama MK melindungi fundamental right setiap warga negara? Sudah saatnya MK diberi kewenangan constitutional complaint. Kewenangan inidiperlukan mengingat banyak pelanggaran hak dasar warga negara atau akibat abuse of power pejabat publik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar Sri Royani dalam persidangan.
 
Dia menjelaskan konstitusional komplain adalah upaya hukum untuk memberi perlindungan hukum maksimal kepada warga negara yang merasa terganggu, dilanggar hak-hak dasarnya (fundamental rights) oleh pejabat negara, pejabat publik, atau putusan pengadilan. Mekanisme ini sudah diterapkan diantaranya Jerman, Amerika Serikat, Korea Selatan.
 
Dia menyadari materi permohonan menyangkut constitutional complaint yang bukan kewenangan MK. Sebab, hakikatnya norma yang diuji tidak ada yang salah alias mengandung persoalan konstitusionalitas. Namun, permohonan ini lebih disebabkan ada ketidaktaatan/kelalaian penyidik menerapkan norma (KUHAP dan UU Kepolisian).
 
Misalnya, penyidik tidak pernah melakukan upaya penyitaan terhadap akta pembatalan jual beli yang diduga palsu sebagai alat bukti; penyidik tidak mempersilahkan kepada notaris untuk memusnahkan alat bukti tersebut; dan penyidik tidak mau melakukan lab forensik terhadap akta yang diduga palsu tersebut.Hal ini jelas-jelas melanggar KUHAP dan UU Kepolisian.
 
“Bukankah salah tugas penyidik mencari barang bukti? Padahal barang bukti sudah di depan mata. Akhirnya, saya ajukan permohonan ini sebagai upaya hukum terakhir agar hak saya tidak terkatung-katung,” ungkap warga Bandung ini.
 
Kasus ini berawal ketika Sri Royani membeli tanah pada seseorang bernama Yani seharga Rp800 juta. Belakangan diketahui objek tanah yang sama dijual lagi oleh Yani kepada tiga orang lain. Lalu, Sri Royani melaporkan kasus penipuan dan penggelapan ini ke Polda Jabar. Tapi penyidik menilai kasus ini kasus perdata, bukan pidana. Buktinya, ada fakta akta pembatalan jual beli yang dibuat di hadapan notaris. Namun, diduga akta tersebut palsu.
 
Berbagai upaya mulai mendatangi semua pejabat-pejabat kepolisian hingga mengirim surat ke Ombudsman, Kompolnas, Propam Polda Jabar, dan Propam Polda Jabar dilakukan Sri Royani. Hingga sidang kode etik dan disiplin pun sempat digelar terhadap enam penyidik.Namun, hasilnya tidak ada tanggapan yang signifikan.
 
“Kasus saya di Polda Jabar tidak pernah selesai. Ternyata harga sebuah keadilan dan kepastian hukum itu sangat mahal dan eksklusif,” keluhnya.
 
Menurutnya, ketika ada basic right warga negara dirugikan oleh pejabat negara, MK tidak selayaknya berdalih atau berlindungan di balik keterbatasan kewenangan. Karena itu, bagi Sri, kewenangan MK mengadili perkara constitutional complaint merupakan kebutuhan hukum mendesak. Pemohon mengaku sering melihat dan menyaksikan tindakan abuse of power penyidik atau pejabat publik terhadap warga negaranya.

Ketua Majelis Panel Anwar Usman mengatakan majelis akan mempelajari materi perbaikan permohonan ini. Selanjutnya, Majelis Panel akan membahas permohonan ini dalam rapat permusyawaratan hakim, apakah akan dilanjutkan ke sidang pleno atau langsung diputuskan. “Nanti tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan,” kata Anwar.
 
Sebagai diketahui, wacana perlunya MK diberi kewenangan mengadili perkara constitutional complaint sebenarnya sudah cukup lama muncul, bahkan sejak awal-awal MK berdiri. Dorongan agar MK diberi kewenangan ini sempat digaungkan sejumlah kalangan, tetapi terkendala dengan amandemen UUD 1945. Sebagai solusi jangka pendek, ada usulan agar kewenangan constitutitional complaint diputus melalui  pengujian Undang-Undang. Usulan lain, kewenangan ini mesti dikukuhkan lewat putusan MK yang nantinya dijadikan yurisprudensi.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua