Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIII akan berisi dua garis besar substansi. Keduanya tentang insentif untuk pengembangan perdagangan dalam jaringan atau daring (e-commerce) dan deregulasi bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, paket kebijakan ini akan tuntas paling lambat awal pekan depan atau pekan kedua di bulan Agustus 2016. "Akan dibahas besok usulannya dengan Presiden Joko Widodo," kata Darmin di kantor Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (3/8) malam.
Untuk diketahui, sejak September 2015, pemerintah telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi. Darmin mengatakan, 12 paket kebijakan ekonomi yang telah diambil itu sebelumnya sudah berjalan. "Kita mencoba mempermudah sistem penyelenggaraan, karena peran dunia usaha dan investasi juga penting untuk mendorong pembangunan," ujarnya. (Baca Juga: Deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi Diklaim Rampung 99 Persen)
Saat ini, lanjut Darmin, perekonomian global sedang berada di masa sulit, termasuk juga berbagai tantangan yang mendera negara-negara maju. Bahkan, sejumlah negara maju juga belum menemukan solusi jitu untuk keluar dari lesunya pertumbuhan ekonomi.
Seperti diketahui, Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juli 2016 lalu baru saja merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1 persen, lebih rendah 0,1 persen untuk tahun ini. Meski perekonomian global melambat, Darmin mengatakan perlu ada prioritas pembangunan dari Indonesia.
Ia mengusulkan, sebaiknya pembangunan di Indonesia memprioritaskan sektor pariwisata dan perikanan. Kedua sektor ini dinilai paling mudah dikembangkan untuk meraup investasi, karena sudah memiliki pasar potensial di dalam negeri. "Karena pasarnya ada maka itu lebih mudah didorong investasi, pariwisata kita punya perikanan banyak dijual di luar negeri," ucap Darmin.
Kemudian, kata Darmin, sektor lainnya yang dapat dikembangkan adalah bidang farmasi. "Lalu industri yang paling besar permintaannya adalah farmasi karena sektor ini didorong pemerintah berapa dana yang disediakan pemerintah dan pemakaian obat," tambahnya.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 dapat mencapai 5,2 persen, sementara Bank Indonesia memperkirakan ekonomi akan tumbuh di 5-5,4 persen pada tahun ini. (Baca Juga: Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI)
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut fokus Paket KebijakanEkonomi XIIImenyasar ke sektor e-commerce dan pembangunan rumah murah. "Baru akan diusulkan ke Presiden, ini hanya soal prioritas. Tapi semua paket ini nantinya akan menyasar semua sektor," katanya.
Sedangkan terkait implementasiregulasi Paket Kebijakan Ekonomi I hingga XII sudah selesai 99 persen. "Sebenarnya cukup berhasil. Semua paket deregulasi, itu regulasinya apakah yang diganti atau disatukan, sudah selesai dari 203 regulasi yang ditargetkan selesai Juli," katanya.
Untk paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah, lanjut Teten, masih ada satu regulasi yang belum selesai dibahas, yaitu terkait urusan gas antara Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). "Satu regulasi yang masih akan dibicarakan adalah urusan gas karena ada perbedaan antara BPH Migas dan Kementerian ESDM," kata dia.
Teten tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai persoalan gas di sektor apa yang belum selesai dibahas. Namun, ia menegaskan penyelesaian satu regulasi yang belum beres tersebut diperkirakan selesai dalam minggu ini.
Menurutnya, paket kebijakan ini akan tuntas paling lambat awal pekan depan atau pekan kedua di bulan Agustus 2016. "Akan dibahas besok usulannya dengan Presiden Joko Widodo," kata Darmin di kantor Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (3/8) malam.
Untuk diketahui, sejak September 2015, pemerintah telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi. Darmin mengatakan, 12 paket kebijakan ekonomi yang telah diambil itu sebelumnya sudah berjalan. "Kita mencoba mempermudah sistem penyelenggaraan, karena peran dunia usaha dan investasi juga penting untuk mendorong pembangunan," ujarnya. (Baca Juga: Deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi Diklaim Rampung 99 Persen)
Saat ini, lanjut Darmin, perekonomian global sedang berada di masa sulit, termasuk juga berbagai tantangan yang mendera negara-negara maju. Bahkan, sejumlah negara maju juga belum menemukan solusi jitu untuk keluar dari lesunya pertumbuhan ekonomi.
Seperti diketahui, Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juli 2016 lalu baru saja merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1 persen, lebih rendah 0,1 persen untuk tahun ini. Meski perekonomian global melambat, Darmin mengatakan perlu ada prioritas pembangunan dari Indonesia.
Ia mengusulkan, sebaiknya pembangunan di Indonesia memprioritaskan sektor pariwisata dan perikanan. Kedua sektor ini dinilai paling mudah dikembangkan untuk meraup investasi, karena sudah memiliki pasar potensial di dalam negeri. "Karena pasarnya ada maka itu lebih mudah didorong investasi, pariwisata kita punya perikanan banyak dijual di luar negeri," ucap Darmin.
Kemudian, kata Darmin, sektor lainnya yang dapat dikembangkan adalah bidang farmasi. "Lalu industri yang paling besar permintaannya adalah farmasi karena sektor ini didorong pemerintah berapa dana yang disediakan pemerintah dan pemakaian obat," tambahnya.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 dapat mencapai 5,2 persen, sementara Bank Indonesia memperkirakan ekonomi akan tumbuh di 5-5,4 persen pada tahun ini. (Baca Juga: Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI)
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut fokus Paket KebijakanEkonomi XIIImenyasar ke sektor e-commerce dan pembangunan rumah murah. "Baru akan diusulkan ke Presiden, ini hanya soal prioritas. Tapi semua paket ini nantinya akan menyasar semua sektor," katanya.
Sedangkan terkait implementasiregulasi Paket Kebijakan Ekonomi I hingga XII sudah selesai 99 persen. "Sebenarnya cukup berhasil. Semua paket deregulasi, itu regulasinya apakah yang diganti atau disatukan, sudah selesai dari 203 regulasi yang ditargetkan selesai Juli," katanya.
Untk paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah, lanjut Teten, masih ada satu regulasi yang belum selesai dibahas, yaitu terkait urusan gas antara Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). "Satu regulasi yang masih akan dibicarakan adalah urusan gas karena ada perbedaan antara BPH Migas dan Kementerian ESDM," kata dia.
Teten tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai persoalan gas di sektor apa yang belum selesai dibahas. Namun, ia menegaskan penyelesaian satu regulasi yang belum beres tersebut diperkirakan selesai dalam minggu ini.