Selasa, 09 August 2016

KPK-Polda NTT Awasi Penyaluran Dana Desa

ANT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengandeng Polda Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana desa di provinsi berbasis kepulauan ini agar tidak terjadi penyelewengan. "Memang selama ini tidak ditemukan adanya penyelewengan dana desa di daerah ini, namun ada baiknya jika dilakukan pencegahan dalam bentuk pengawasan itu," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Mapolda NTT, Selasa (9/8).

Menurutnya, dana sebesar Rp600 juta yang disalurkan ke desa-desa tersebut harus dikawal dengan baik dan dipastikan sampai ke tangan kepala desa agar bisa dipergunakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Ia menjelaskan, jumlah kepala desa di Indonesia bisa dipastikan mencapai 70 ribuan orang sehingga tidak mungkin jika pihak kepolisian memidanakan semua kepala desa tersebut.

"Oleh karena itu alangkah lebih baik jika dilakukan pencegahan dengan mengandeng pihak kepolisian untuk mengerakan semua Kamtibmasnya dalam mengawasi peredaran dana desa tersebut," tuturnya.

Pengawasan ini dilakukan agar tak terjadi tindakan korupsi dalam penyaluran dana desa. Atas dasar itu, tindakan pencegahan menjadi langkah KPK dengan menggandeng Polda NTT. Menurut Basaria, kepolisian dinilai memiliki anggota yang luas hingga ke tingkat desa. Sehingga, efektifitas pengawasan dapat terjadi.

Kapolda NTT Brigjen Pol. E Widyo Sunaryo mengatakan pihaknya sangat mendukung dan akan membantu KPK dalam memonitoring penyaluran dana desa senilai Rp600 juta yang akan diterima setiap kepala desa dengan menurunkan sejumlah Babinkamtibmas di sejumlah desa.

"Tugas dari Babinkabtibmas itu sendiri nantinya akan memberikan pendampingan khusus kepada sejumlah kepala desa agar tepat menggunakan dana yang telah disalurkan," ujarnya.

Pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Babinkamtibmas sendiri lanjutnya lebih pada sistem elektronik, artinya yang bersangkutan tidak terjun langsung tetapi pengawasannya sesuai dengan arahan dari KPK. Selain bertemu Kapolda NTT dan Kajati NTT Jhon Purba, kedatangan KPK juga untukmenjalin sinergitas yang baik dalam mencegah praktik korupsi di provinsi berbasis kepulauan itu.












Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua