Rabu, 10 Agustus 2016

PPATK Temukan Aliran Duit Ratusan Miliar Gembong Narkotik

PPATK menerangkan penerima dana bukan oknum Badan Narkotika Nasional.
ANT | Sandy Indra Pratama
Uang kertas Rupiah. Foto: INU

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana ratusan miliar rupiah dari gembong narkotik yang diduga memiliki hubungan dengan Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati.

 

"Datanya sudah saya serahkan ke BNN berikut analisisnya, cukup tebal," kata Kepala PPATK, Muhammad Yusuf pada sela-sela Pertemuan Internasional Menanggulangi Pendanaan Terorisme (CTF) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

 

Aliran dana ratusan miliar itu diberikan kepada seseorang yang tidak diungkapkan oleh Yusuf. "Saya tidak bisa berbicara detail karena ditangani Mabes Polri dan BNN," imbuhnya seraya menambahkan bahwa seseorang itu bukan oknum BNN.

 

Untuk itu, pihaknya menyerahkan kepada aparat untuk mengusut tuntas temuan tersebut. (Baca Juga: Pemerintah Seharusnya Berterimakasih Kepada Haris Azhar)

 

Terkait hubungan dengan almarhum Freddy, ia menyatakan, "Bisa saja dari kelompok itu (Freddy Budiman). Kami tidak tahu. Secara faktual tidak begitu, tetapi mungkin saja ada kaitan," katanya.

 

Dugaan adannya aliran dana dari Freddy Budiman mengemuka ke publik setelah ada testimoni Koordinator Kontras Haris Azhar.

 

Sementara itu, BNN sudah meminta keterangan dari mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Liberty Sitinjak terkait "kicauan" terpidana mati Freddy Budiman yang disampaikan kepada Koordinator Kontras Harris Azhar.
Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua