Jumat, 12 August 2016

Belajar Pengaduan Kontitusional dari Negeri Ginseng

MK telah memperluas kewenangan judicial review terhadap setiap permohonan yang mengandung pelanggaran hak konstitusional atas tindakan pejabat publik.
ASH/ARI
Sesi pemaparan makalah dalam AACC 2016. Foto: ASH

Wacana perlunya MK diberi kewenangan mengadili perkara  (pengaduan konstitusional) kerap muncul ke permukaan. Sejak awal MK berdiri dorongan agar MK diberi kewenangan ini sempat digaungkan sejumlah kalangan. Belum lagi, hasil PUSaKO berjudul “Barometer Mala-Konstitusi 2015” mengungkap penyelenggara negara sering malakonstitusi yang berujung terlanggarnya hak-hak masyarakat yang dijamin UUD 1945. Dalam konteks itu, Indonesia saluran .
 
Saat ini seorang warga Bandung tengah agar MK diberi kewenangan mengadili perkara melalui pengujian UU MK. Selama ini masih terkendala amandemen UUD 1945. MK sendiri mengakui tren perkara permohonan semakin meningkat. Praktiknya, MK tetap mengadili dan memutus perkara itu lewat pengujian Undang-Undang.
 
Isu sempat menjadi tema utama pertemuan Anggota (AACC) pada Agustus 2015 lalu di Jakarta. Beberapa anggota AACC sudah memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional seperti Constitutional Court of Korea (MK Korea Selatan) dan Constitutional Court of Turkey (MK Turki).
 
Dalam sesi pemaparan di Kongres Ketiga
 
“Kewenangan MK Korea mirip dengan kewenangan , bedanya MK Indonesia tidak memiliki kewenangan ,” ujar Jin Sung Lee saat memaparkan makalahnya bersama delegasi dari MK Malaysia, Rusia, Maroko, dan Thailand di Convention Center Nusa Dua, Bali, Kamis (11/8) kemarin.
 
Lee menuturkan kewenangan memeriksa dan memutus MK Korea Selatan diatur konstitusi dan Undang-Undang (UU). Dalam konstitusi Korea, ada dua jenis sistem . ,
 
, setiap perorangan warga negara dapat mengajukan peninjauan UU kepada peradilan umum, kemudian dibawa ke MK Korea. Namun, apabila permohonan peninjauan UU tersebut ditolak oleh peradilan umum, individu ini dapat langsung mengajukan ke MK Korea atau dikenal peninjauan undang-undang ().
 
“Model ini unik dan masih sangat jarang digunakan MK di negara lainnya. Meski disebut constitutional complaint, namun sifatnya mirip dengan ,” paparnya. “Yang pasti
 
Namun, model pertama ini sangat sering digunakan masyarakat Korea Selatan. Sejak berdiri 1 September 1988 pasca amandemen konstitusi pada 1987, MK Korea mencatat telah menerima permohonan jenis pertama ( sebagai pemulihan hak) sebanyak 22.968 kasus. Sedangkan, jenis kedua ( sebagai peninjauan undang-undang), MK Korea telah menerima permohonan sebanyak 5.596 kasus.
 
Pada tahun 2015, MK Korea telah menerima sekitar 1.859 permohonan dan lebih dari 98 persennya adalah permohonan . “Sejak berlaku sistem di Korea, peningkatan jumlah permohohan yang masuk tidak dapat dihindari,” ungkapnya.
 
Dia menambahkan MK Indonesia tidak memiliki kewenangan karena tidak diatur dalam konstitusinya. Dia memahami menerapkan sistem selain cara mengamandemen konstitusi akan menimbulkan keterbatasan wewenang MK Indonesia.
 
“Meski MK Indonesia tidak berwenang memeriksa . Namun, konstitusi RI tetap memperbolehkan individu (perorangan) langsung mengajukan permohonan pelanggaran pelaksanaan peraturan oleh pejabat negara (pemerintah).”
 
Menurutnya, bukan hal mustahil memperkenalkan sistem secara umum meski tanpa melakukan amandemen konstitusi. Sebab, hal tersebut dapat dilakukan melalui interpretasi konstitusi. “Ini tentu tergantung dari keinginan badan legislatif itu sendiri karena menerapkan tanpa amandemen konstitusi dapat menimbulkan perdebatan/kontroversi di kemudian hari.
 

Ketua MK Arief Hidayat menegaskan MK Indonesia memang belum memiliki kewenangan pengaduan konstitusional, sebagaimana yang berlaku di sebagian negara AACC. “Hanya belum, paling ideal kewenangan ini dimasukan dalam UUD 1945," kata Arief di tempat yang sama.
 
Hanya saja, MK Indonesia selama ini kewenangan terhadap setiap permohonan yang mengandung pelanggaran hak konstitusional atas tindakan pejabat publik. Praktiknya, MK cukup banyak menerima gugatan lewat pengujian UU. Apalagi, sejak awal MK telah memberi ruang lebih terhadap semua elemen warga negara.
 
"Kita beri 'pintu masuk' dengan memperlebar ruang lewat Praktik seperti ini sebetulnya kita sudah menganut sistem ," kata Arief.
 
Dia mencontohkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar ketika MK Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang implikasinya peninjauan kembali bisa diajukan lebih dari sekali. Sebab, kasus Antasari secara jelas merupakan kasus konkrit, tetapi MK memberi karena dia dirugikan hak konstitusionalnya hingga dikabulkan permohonannya. Permohonan Antasari kan kasus konkrit, tetapi pintu masuknya lewat ,” tegasnya.

Dia mengakui sebagian negara anggota AACC sudah mengadopsi kewenangan diantaranya MK Korea, MK Turki, MK Rusia. Namun, subjek kewenangan di tiga negara itu hanya terbatas lembaga negara yang memiliki . “Warga negara tidak bisa mengajukan permohonan , ini hanya bisa dimohonkan lembaga negara, tetapi warga negara salurannya ,” jelasnya.
 
Dia melanjutkan kewenangan di tiga negara tersebut hanya bisa diajukan warga negara yang mengalami kasus konkrit yang berakibat melanggar haknya. Dia memberi contoh kasus di MK Turki terkait larangan berhijab dalam persidangan. Awalnya, pengadilan melarang memakai hijab bagi wanita saat bersidang. Namun, setelah ada komplain warga negara, MK Turki memperbolehkan para pihak atau pengacara/advokat wanita memakai hijab saat bersidang.
constitutional complaintkajianmembutukanconstitutional complaint

memperjuangkanconstitutional complaintconstitutional complaint

constitutional complaintthe Association of Asian Contitutional Court and Equivalent Institution

the Association of Asian Contitutional Court and Equivalent Institution (AACC)di Nusa Dua Bali, Hakim Konstitusi MK Korea Jin Sung Lee menjelaskan kewenangan constitutional complaint yang dimiliki MK Korea. Tentu saja selain kewenangan menguji undang-undang terhadap Konstitusi, sengketa kewenangan antarlembaga negara, pembubaran partai politik, dan pemakzulan yang tidak terbatas pada presiden, tetapi semua pejabat publik.

MK Indonesiaconstitutional complaint

constitutional complaintconstitutional complaintPertamasetiap warga negara yang mengklaim hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemerintah dapat mengajukan complaint complaint. Hal ini disebut constitutional complaint sebagai pemulihan hak (constitutional complaint as remedy of rights). “Ini bentuk constitutional complaint yang umum dan banyak digunakan di negara lainnya,” tuturnya.

Keduaconstitutional complaintconstitutional complaint as constitutional review of statues

constitutional complaintjudicial reviewjenis constitutional complaint berbeda dari satu negara ke Negara lain tergantung kebutuhan, situasi politik dan sosial suatu negara.”

constitutional complaintconstitutional complaintconstitutional complaintconstitutional complaintconstitutional complaint

constitutional complaintconstitutional complaint

constitutional complaintconstitutional complaint

constitutional complaint

constitutional complaintconstitutional complaint

Memperluas kewenangan
constitutional complaint

memperluasjudicial reviewconstitutional complainlegal standing

legal standingjudicial review.quasi constitutional complaint

membatalkanlegal standingjudicial review

constitutional complaintjudicial reviewlegal standingjudicial reviewconstitutional complaint

constitutional complaint

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua