Sabtu, 13 August 2016

‘Mengapa Permahi Tak Komunikasi dengan Kejaksaan?’

Anggota Permahi diminta serius jalani Kongres.
MR25
Puluhan tahun bertugas sebagai jaksa, ternyata Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Adi Togarisman tak terlalu tahu bahwa Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) berkaitan dengan Kejaksaan. Minimnya komunikasi menjadi penyebab.
 
Pengakuan itu diungkapkan Adi Togarisman saat menjadi pembicara kunci sekaligus membuka Kongres Permahi ke-7 di Gedung Djoang 45 Menteng Jakarta, Kamis (11/8) kemarin.  
 
Dalam sambutannya, Adi Togarisman mengatakan baru tahu Permahi punya hubungan yang erat dengan kejaksaan. Ia tak menjelaskan lebih lanjut hubungan erat dimaksud. Adakah para pendiri Permahi berprofesi jaksa? Faktanya, beberapa diantaranya berprofesi sebagai advokat.
 
Laman Permahimengungkapkan embrio organisasi ini adalah Ikatan Mahasiswa Hukum Jakarta yang berdiri 1971. Para pendirinya antara lain Timbul Thomas Lubis, Frits Lumoindong, Andi Bowo, S. Wairo, Muryani, dan Thomas Belang. Organisasi ini sempat vacuum setelah peristiwa Malari 1974. Setelah itu dibangkitkan kembali sejumlah tokoh seperti Frits Lumoindong, Yan Juanda Saputra dan B. Budiman Sagala. Organisasi ini akhirnya membesar dan menjadi Permahi yang dikenal sekarang.
 
Jika secara historis punya hubungan erat dengan institusi Kejaksaan, Adi Togarisman mempertanyakan mengapa selama ini Permahi tak intens berkomunikasi dengan korps adhyaksa. “Kenapa selama ini, dalam menjalankan roda organisasi tidak berkomunikasi dengan kami. Kenapa selama ini tidak membangun komunikasi yang intens dengan kami,” kata mantan Kajati DKI Jakarta itu.
 
Jaksa Agung Muda Intelijen meminta Permahi menyampaikan keterkaitan historis itu ke Kejaksaan. Siapa tahu Kejaksaan bisa ‘membantu’ perkembangan organisasi mahasiswa. Ia percaya jika ada bantuan, pembinaan kader dan pengarahan untuk profesi lebih mudah dikembangkan Permahi.
 
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Permahi, Andriansyah Tiawarman mengatakan, kongres ini bukanlah semata-mata untuk pergantuan ketua umum. Kongres juga membahas dan menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), menetapkan juknis, dan reomendasi nasional.
 
Andriansyah mengatakan Permahi adalah organisasi khusus untuk kader profesi hukum. “Mungkin kita jarang turun ke jalan, karena kita bukanlah organisasi seperti itu tapi kami bergerak di bidang profesi hukum untuk member kritikan-kritikan kepada pemerintah,” jelasnnya.

Permahi mencoba aktif mengadvokasi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat melalui Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH). “Kita bukan organisasi yang turun ke jalan untuk bakar ban dan bertindak anarki,” ungkapnya.
 
Dari Kongres ke-7 di Jakarta itu, Permahi mungkin akan menelurkan sejumlah rekomendasi.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua