Kamis, 25 August 2016

Pengakuan LGBT Tergantung Nilai Partikular Negara

Norma kesusilaan dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP tak sesuai dengan nilai-nilai partikular bangsa Indonesia.
ASH
Ahli di ruang sidang MK saat pengujian pasal perzinaan dalam KUHP beberapa waktu lalu. Foto: MK

Para Pemohon,
 
Apalagi, saat ini para pemohon khawatir kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mulai merasuki generasi muda Indonesia. Padahal perbuatan homoseksual sepanjang memenuhi kualifikasi pencabulan bisa dipidanakan.
 
Memasuki sidang keenam, Selasa (23/8) kemarin, para pemohon masih menghadirkan ahli guna memperkuat dalil permohonan. Majelis mendengar keterangan dosen Hukum Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Atip Latipulhayat, dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh.
 
Dikutip dari risalah MK, Atip berpendapat
 
“Ketika suatu negara memberi hak atas perkawinan
 
Lalu bagaimana klaim para universalis bahwa kebebasan memilih pasangan itu adalah hak fundamental? Sebab, bagi para penganut universalis HAM absolut, nilai-nilai partikular bukan saja menghambat pelaksanaan HAM, tapi dianggap tidak ada sama sekali yang namanya nilai-nilai partikular baik bersumber dari ajaran agama, kearifan, dan nilai-nilai fundamental suatu bangsa.
 
Menurut Atip, nilai HAM
 
“Hukum perkawinan suatu negara yang satu tentu berbeda dengan negara lain, biasanya sesuai kehidupan sosial, budaya, dan agama setempat. Inilah yang disebut partikularisme HAM dalam praktik,” lanjutnya.
 
Dia mengutip pendapat Menteri Luar Negeri Singapura, Shunmugam Jayakumar yang mengingatkan pengakuan HAM universal itu berbahaya apabila kaum universalis menggunakan pengakuan tersebut untuk meniadakan realitas keberagaman HAM. Bagi Shunmugam, HAM itu , bukan . HAM justru harus menjadi penengah di antara keberagaman atau perbedaan tersebut.
 
“Praktik HAM di Eropa yang sering dianggap kiblat perlindungan HAM yang mengklaim universal absolut justru memperlihatkan perkembangan sebaliknya yang lebih memahami dan menyadari arti penting nilai-nilai partikular dalam HAM.”
 
Atip juga mengutip pandangan Willem van Genugten. Guru Besar Hukum Internasional Tilburg University yang juga Presiden Internasional Law Association di Eropa dalam sebuah diskusi pada Agustus 2015  berpendapat saat ini tidak mungkin dapat menerapkan prinsip-prinsip HAM secara dengan dalih universalisme HAM, tapi harus dengan mempertimbangkan nilai-nilai particular di masing-masing negara. “Pernyataan Prof Genugten dalam banyak hal terkonfirmasi dengan melihat praktik HAM di Eropa,” kata dia.
 
“Dalam konteks Indonesia tentu akan menolak klaim universalitas HAM karena bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang membatasi pelaksanaan kebebasan yang lahir dari HAM. Dengan begitu, norma kesusilaan dalam Pasal 284, Pasal 285, Pasal 292 KUHP bertentangan dengan nilai-nilai partikular bangsa Indonesia baik yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, ataupun ajaran agama yang dianut di Indonesia,” katanya.
 

Dalam kesempatan ini, dia mencontohkan satu putusan yang diadili Mahkamah HAM Eropa yakni kasus . Schalk and Kopf adalah pasangan sesama jenis di Austria yang menuntut perkawinannya diakui secara hukum di Negara Austria. Mereka menilai Pemerintah Austria gagal memberikan perkawinan sejenis dan telah melanggar Pasal 12 Konvensi HAM Eropa yang berbunyi,

Namun, Mahkamah HAM Eropa, dalam putusannya menolak tuntutan Schalk and Kopf dengan menerapkan . Pertimbangan Mahkamah, Austria dan masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai Kristiani yang melarang perkawinan sejenis. Berbeda kasus perkawinan sejenis yang diajukan Warga Negara Belanda saat Belanda belum memberikan legalitas perkawinan sejenis.
 
“Mahkamah selalu memenangkan tuntutan penuntut dan menyatakan Pemerintah Belanda telah melanggar Pasal 12 Konvensi HAM Eropa. Alasan Mahkamah, praktiknya Pemerintah Belanda dan masyarakatnya telah menerima dengan baik mereka yang memutuskan hidup sebagai pasangan sesama jenis,” ungkapnya.
 
Menurut dia, pasangan sesama jenis di Belanda cukup tinggi dibandingkan negara Eropa lain. Karena itu, wajar ketika ada permintaan warga negaranya agar perkawinan sesama jenis diakui dalam hukum Belanda, Mahkamah pun mendukung dan memutuskan kalau Pemerintah Belanda harus mengakui perkawinan sesama jenis tersebut. Pada akhirnya Pemerintah Belanda resmi memberi pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis.
12 warga negara yang dimotori Guru Besar IPB, Prof Euis Sunarti antusias mengawal proses sidang pengujian pasal permukahan (zina), pemerkosaan, dan homoseksual (pencabulan) dalam KUHP di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menginginkan agar MK ‘meluruskan’ makna larangan perzinaan, pemerkosaan, dan homoseksual (hubungan sesama jenis) sesuai Pancasila, konsep HAM dalam UUD 1945, dan nilai agama.





pengakuan hukum LGBT, termasuk pengakuan atas perkawinan sejenis sepenuhnya keputusan masing-masing negara. Sebab, praktik terhadap pengakuan kaum LGBT di Eropa yang umumnya menganut HAM universal absolut saja masih beragam. Bahkan, Mahkamah HAM Eropa hingga kini belum pernah memberi kepastian hak atas perkawinan sejenis itu sebagai hak universal.

sejenis pada kaum LGBT, bukan berarti penerapannya harussama di semua negara di dunia,” ujar Atip, seperti disebut dalam persidangan.



universal absolut dalam konteks ini hanya sebagai hak menikah untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Hak menikah adalah hak semua orang laki-laki dan perempuan, tetapi bukan berarti hak tersebut memberi definisi bahwa laki-laki dapat menikah dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.



universal particularuniversal absolut



top-downbottom-up



Kasus Schalk-Kopf
Schalk and Kopf vs Austria“Men and Women of marriageable age has the rights to marry and found the family recording to the national laws governing the exercise of this rights.”

white margin of appreciaton



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua