Sabtu, 27 Agustus 2016
Asia Pro Bono Forum Digelar di Indonesia
Isu yang diangkat mengenai buruh migran, perdagangan perempuan dan anak-anak, dan HAM.
Hasyry Agustin/CR-20
Asia Pro Bono Forum Digelar di Indonesia
Ilustrasi: BAS
Perhelatan Asia Forum Pro Bono (APBF) akan kembali digelar untuk ketiga kalinya. Kali ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah. Forum ini akan digelar selama dua hari pada 29-31 Agustus di Sanur, Bali. Dengan Tema, “Lawyers as Innovators: Charting New Frontiers in Pro Bono”, APBF akan mengangkat isu buruh migran, perdagangan perempuan dan anak-anak, hukum bisnis dan perburuhan, pengungsi dan pencari suaka, serta mengenai hak asasi manusia.
 
Workshop dengan tema isu-isu publik strategis tersebut, dipandang sebagai masalah dan tantangan bersama bagi pegiat hukum di kawasan asia. Pesertanya adalah para pengacara, perwakilan korporasi, NGO, akademisi, asosiasi pengacara, serta pembuat kebijakan publik, yang akan dipertemukan dalam satu forum. Para stakeholder tersebut akan didudukkan bersama dan membicarakan pentingnya meningkatkan peranan masing-masing dalam isu-isu publik strategis,” berikut kutipan yang terdapat di laman resmi APBF.
 
Acara yang selenggarakan atas kerjasama BABSEACLE (Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative) dan para Partner APBF diharapkan dapat dibangun cara pandang bersama, sehingga semua pihak mampu bekerja sama dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di tingkat global, regional, maupun di tingkat nasional. Para peserta dalam Asia Pro Bono Forum diharapkan mampu berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dalam frame work yang sama, yakni pentingnya memberikan layanan pro bono bagi masyrakat, terutama yang berkaitan dengan isu publik.
 
Forum ini juga akan mempertemukan jejaring NGO se-Asia, untuk berbagi pengalaman mengenai model praktik pro bono di Negara masing-masing. Diharapkan para pegiat NGO se-Asia dapat berjejaring membangun aliansi dan saling berbagi ilmu dalam upaya meningkatkan kapasitas pegiat hukum pro bono dan memperbaiki layanan pro bono di tingkat regional, maupun perbaikan layanan pro bono di Negara masing-masing.
 
“Banyak pembicara terkemuka dari berbagai negara yang akan berbicara dalam Asia Pro Bono Forum. Salah satu pembicara dalam forum ini adalah Todung Mulya Lubis, pengacara dan aktivis hak asasi manusia dari Indonesia. Perwakilan Indonesia yang akan hadir dalam forum ini diantaranya adalah Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, yang merupakan bagian dari jejaring PILNET (The Global Network for Public Interest Law) di Indonesia,” jelas laman tersebut. (Baca Juga: Penting! Pro Bono Advokat Bukan Sekadar Kerja Litigasi)
 
Selain itu APBF ini juga dijadikan satu rangkaian dengan Konferensi Pro Bono se-Asia yang kelima, bertajuk "The Impact of Pro Bono on Transformational Change: Working to Achieve the Sustainable Development Goals". Konferensi Pro Bono se-Asia akan dilangsungkan pada 31 Agustus-1 September 2016.
 
”Dalam konferensi ini juga akan digelar workshop yang secara spesifik akan membahas praktik pendampingan hukum, terutama dalam isu-isu mengenai perdagangan manusia, pengungsi dan pencari suaka, hak bagi orang dengan disabilitas, kebijakan bagi pengguna obat-obatan terlarang, kesehatan masyarakat, akses yang berkeadilan atas pembangunan ekonomi, peranan asosiasi pengacara dan pegiat hukum publik, paralegal dan partner bantuan hukum, serta sinergi lembaga bantuan hukum dengan kantor firma hukum,” kutip laman tersebut.
 
Tidak jauh berbeda dengan APBF, Konferensi ini juga akan membahas situasi terkini mengenai kondisi penegakkan HAM di tingkat regional, yang secara khusus akan membahas isu mengenai keadilan sosial pada masa transisi, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan anak, dan mekanisme penegakan HAM di tingkat regional.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.