Sabtu, 03 September 2016

‘Perubahan Pasal Selingkuh Rawan Timbulkan Kriminalisasi’

"Kriminalisasi bisa menyasar kepada orang-orang yang perkawinannya tidak diakui oleh negara," kata Ketua Komnas Perempuan Azriana.
ANT | Sandy Indra Pratama
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai perubahan terhadap pasal perselingkuhan yaitu pasal 284 KUHP rawan menimbulkan kriminalisasi.
 
Hal ini disampaikan Ketua Komnas Perempuan Azriana dalam paparan di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, kemarin, menanggapi adanya usaha peninjauan kembali ("judicial review") pasal tersebut oleh pihak yang dikomandani Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Kriminalisasi bisa menyasar kepada orang-orang yang perkawinannya tidak diakui oleh negara," kata Azriana. 
 
Beberapa pihak yang rentan terkena tindakan pidana itu adalah suami istri penganut agama leluhur yang pernikahannya sulit diakui sebagai perkawinan yang sah. Selain itu, dia melanjutkan, perubahan pasal 284 juga berisiko negatif untuk suami istri yang tidak diberikan surat pernikahan sah oleh pemuka agama yang menikahkan, yang bisa saja karena situasi konflik bersenjata mengakibatkan layanan publik lumpuh.
 
Kemudian, kriminalisasi pun berpotensi menyasar pada pernikahan poligami yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 
"Kami melihat, kalau MK mengabulkan peninjauan itu, kelompok yang rentan akan mudah dikriminalkan," ujar Azriana. (Baca juga: Beginilah Riwayat Pasal Homoseksual yang Kini Diributkan)
 
Adapun pasal 284 KUHP terdiri dari lima ayat dan mengatur tentang perselingkuhan seseorang yang sudah menikah dan besifat delik aduan atau hanya dapat dituntut jika yang dirugikan mengadu.
 
Berdasarkan laman resmi MK, pihak pemohon "judicial review" ingin mengganti bunyi dari ayat (1) dan (2) serta meminta tiga ayat sisanya harus dihapuskan dan tidak berkekuatan hukum.
 
Bunyi dari pasal 284 itu sendiri adalah ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1. (a) seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, (b) seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2. (a) seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; (b) seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
 
Ayat (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
 
Tim dari Euis Sunarti meminta "Pasal 284 KUHP ayat (1) diubah sehingga menjadi ayat (1) angka 1a menjadi, seorang pria yang melakukan zinah, ayat (1) angka 1b menjadi, seorang wanita yang melakukan zinah, ayat (1) angka 2a menjadi, Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, ayat (1) angka 2b menjadi, Seorang wanita dengan turut serta melakukan perbuatan itu". Pemohon mau menghilangkan kata "telah kawin" dalam pasal tersebut.
 
Selain itu, pemohon juga mau pasal tersebut berubah dari delik aduan menjadi delik biasa (tuntutan tidak perlu pengaduan). (Baca juga: Pasal Zina dalam KUHP Langgar Sumber dari Segala Sumber Hukum)
 
"Overspel dalam bahasa Belanda sendiri berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, atau adanya persetubuhan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh suami atau istri. Jadi itu tidak sama dengan 'zina' yang dimaksudkan agama dan dipahami oleh sebagian masyarakat Indonesia seperti yang diinginkan pemohon. Kalau pemidanaannya diperluas kepada mereka yang tidak terikat perkawinan, artinya akan bertentangan dengan tujuan pasal tersebut dibuat," ujar Azriana.
 
Mengancam Anak Selain berisiko mengkriminalisasi kelompok rentan, perubahan pasal 284 KUHP juga diangggap berpotensi mengancam perlindungan normatif terhadap anak ataupun remaja yang terlibat dalam aktivitas seksual.
 
"Peningkatan anak dengan aktivitas seksual adalah gejala sistemik pendidikan nasional baik formal maupun informal dan harus menjadi tanggung jawab orang dewasa, khususnya pendidik dan pemuka agama. Apalagi stigma atas moralitas seksual itu sangat sulit dihapuskan," tutur Azriana.
 
Dia menambahkan, anak-anak dari keluarga yang suami atau istrinya berselingkuh pun bisa menjadi korban. Pasalnya, tidak jarang suami atau istri mendiamkan tindakan selingkuh pasangannya demi keutuhan keluarga, bahkan menyembunyikannya dari buah hati mereka.
 
Karena itu, jika nantinya status delik aduan dalam pasal 284 KUHP berubah menjadi delik biasa, artinya setiap keluarga seperti disebutkan di atas berpotensi "retak".
 
"Artinya, perubahan itu akan mencabut hak warga negara menikmati perlindungan bagi institusi perkawinan dan keluarganya," ujar Azriana. (Baca juga: Dua Ahli Kritik Pasal Zina dalam KUHP)
 
Korban perkosaan pun bisa dirugikan dengan adanya perubahan pasal 284 KUHP. Menurut Komnas Perempuan, banyak kasus pemerkosaan yang dianggap terjadi karena "suka sama suka" oleh pelaku. Jika ini terjadi, perubahan pasal itu dapat memidanakan korban.
 
Terkait hal ini, Komnas Perempuan menegaskan bahwa "zina" berbeda dengan kekerasan seksual. Hamilnya perempuan akibat hubungan seks di luar pernikahan disebut korban kekerasan eksploitasi seksual jika pelaku tidak bertanggung jawab untuk menikahi korban, sama halnya dengan prostitusi.
 
"Untuk melindungi perempuan dari kekerasan sekual perlu regulasi menyeluruh dan komprehensif yang dapat menjawab kompleksnya persoalan kekerasan seksual. Karena itu Komnas Perempuan mendorong disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016," kata Azriana.
 
Adapun tim dari Guru Besar IPB Euis Sunarti mengajukan "judicial review" untuk mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284, 285, dan 292 terkait zina di Mahkamah Konstitusi. Sampai Selasa (30/8), sidang sudah dilaksanakan sebanyak tujuh kali dan selanjutnya masih akan mendengarkan pendapat dari beberapa lembaga terkait.
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua