Sabtu, 03 September 2016

‘Perubahan Pasal Selingkuh Rawan Timbulkan Kriminalisasi’

"Kriminalisasi bisa menyasar kepada orang-orang yang perkawinannya tidak diakui oleh negara," kata Ketua Komnas Perempuan Azriana.
ANT | Sandy Indra Pratama
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai perubahan terhadap pasal perselingkuhan yaitu pasal 284 KUHP rawan menimbulkan kriminalisasi.

 

Hal ini disampaikan Ketua Komnas Perempuan Azriana dalam paparan di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, kemarin, menanggapi adanya usaha peninjauan kembali ("judicial review") pasal tersebut oleh pihak yang dikomandani Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti di Mahkamah Konstitusi (MK).

 

"Kriminalisasi bisa menyasar kepada orang-orang yang perkawinannya tidak diakui oleh negara," kata Azriana. 

 

Beberapa pihak yang rentan terkena tindakan pidana itu adalah suami istri penganut agama leluhur yang pernikahannya sulit diakui sebagai perkawinan yang sah. Selain itu, dia melanjutkan, perubahan pasal 284 juga berisiko negatif untuk suami istri yang tidak diberikan surat pernikahan sah oleh pemuka agama yang menikahkan, yang bisa saja karena situasi konflik bersenjata mengakibatkan layanan publik lumpuh.

 

Kemudian, kriminalisasi pun berpotensi menyasar pada pernikahan poligami yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

"Kami melihat, kalau MK mengabulkan peninjauan itu, kelompok yang rentan akan mudah dikriminalkan," ujar Azriana. (Baca juga: Beginilah Riwayat Pasal Homoseksual yang Kini Diributkan)

 

Adapun pasal 284 KUHP terdiri dari lima ayat dan mengatur tentang perselingkuhan seseorang yang sudah menikah dan besifat delik aduan atau hanya dapat dituntut jika yang dirugikan mengadu.
Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua