Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta pemerintah untuk segera memulihkan hak korban prostitusi sesama jenis daring, beberapa diantaranya anak-anak, yang baru terungkap di Bogor, Jawa Barat.
"Proses penegakan hukum dan pemulihan korban harus diprioritaskan. Kami meminta negara memberikan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang dan terus bekerja keras mengungkap kejadian serupa yang mungkin saja terjadi di wilayah lain," ujar Ketua Komnas Perempuan Azriana di Jakarta, kemarin.
Komnas Perempuan pun menekankan agar semua pemangku kepentingan melihat masalah kerentanan pelacuran anak pada kasus tersebut, yang menunjukkan kurangnya perlindungan negara terhadap anak-anak. Apalagi, kasus seperti yang terjadi di Bogor itu bukanlah perkara baru di Indonesia.
Pemerintah, lanjut Azriana, harus bisa memulihkan hak-hak korban, terutama yang masih anak-anak, dan menjaga agar mereka tidak terkena dampak dari pemberitaan yang berlebihan.
Selain itu, Komnas Perempuan juga meminta berbagai pihak untuk tidak mengangkat isu orientasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam tindakan pelacuran daring itu secara berlebihan, sebab perilaku seksual karena memiliki ketertarikan pada anak-anak (pedofil) serta tindakan prostitusi tidak hanya terjadi pada kelompok homoseksual, tetapi juga heteroseksual.
"Kalau sibuk dengan isu homoseksual, permasalahan lain yang lebih penting seperti perlindungan negara terhadap anak-anak akan terlupakan," ujar dia. (Baca juga: Resep Polisi Bongkar Praktik Prostitusi Anak Lelaki Daring)
Pihak kepolisian berhasil membongkar prostitusi daring anak di Bogor, Jawa Barat, setelah melakukan pengintaian sejak awal Agustus 2016 dan berhasil menangkap tiga orang yaitu AR, U serta E yang kini sudah menjadi tersangka.