Selasa, 13 September 2016

Kusut Keterangan Presiden Jokowi Ihwal Eksekusi Mary Jane

Presiden Jokowi mengatakan Presiden Filipina Duterte mempersilakan eksekusi terhadap Mary Jane Veloso. Pemerintah Filipina membantah.
Sandy Indra Pratama
Ilustrasi: BAS
Di Serang Banten, Senin, Presiden Joko Widodo mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte sudah mempersilakan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso. Dalam diskusinya dengan Duterte, Jokowi menceritakan kasus yang melibatkan warga negara Filipina berumur 31 tahun itu. 
 
"Sudah saya sampaikan mengenai Mary Jane dan saya bercerita bahwa Mary Jane itu membawa 2,6 kilogram heroin dan saya cerita mengenai penundaan eksekusi yang kemarin," ujar Jokowi.
 
Menurut Jokowi, proses hukum selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung M Prasetyo. "Presiden Duterte saat itu menyampaikan silakan kalau memang mau dieksekusi," kata Jokowi.
 
Namun selang beberapa lama, bantahan muncul dari pihak pemerintah Filipina. Juru Bicara Kepresidenan Filipina, seperti yang dikutip dari Rappler.com, memberikan klarifikasi ihwal kabar yang disuarakan Jokowi. Dalam sebuah jumpa pers, sang juru bicara membantah Presiden Duterte telah memberikan lampu hijau agar Indonesia mengeksekusi Mary Jane.
 
“Pernyataan dan pembicaraan dia yang sesungguhnya seperti ini: ‘dia mengatakan, terkait dengan Mary Jane Veloso, dia mengatakan ‘akan mengikuti hukum yang berlaku di negara Anda dan saya tidak akan ikut campur’. Selesai,” ujar Abella mengklarifikasi pernyataan Duterte.
 
Sekali lagi Abella menegaskan jika Duterte tidak memberikan dukungan agar Indonesia mengeksekusi Mary Jane. (Baca juga: Eksekusi Mati Gelombang Tiga Layak Ditunda? Begini Alasannya)
 
Lantas bagaimana nasib Mary Jane? Sebelumnya, Kejaksaan Agung meminta otoritas Filipina untuk segera menyelesaikan proses hukum Mary Jane Fiesta Veloso terkait kasus perdagangan manusia, agar eksekusi mati segera dilaksanakan di Indonesia.
 
"Kami hanya mengharapkan untuk pihak Filipina segera dan secepatnya menyelesaikan proses hukum di sana, supaya segera ada kepastian," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat pekan lalu, seperti ditulisa kantor berita Antara.
 
Karena, kata dia, setiap perkara itu harus ada akhirnya, tidak mungkin dikatung-katung terus. “Kalian (wartawan) harus memberikan pemahaman juga kepada pihak lain yang saat ini kontra pada hukuman mati," katanya.
 
Bahwa semua yang dilakukan kejaksaan mengeksekusi terpidana mati narkoba itu, dilakukan bukan hal yang menyenangkan namun tetap harus dilakukan. (Baca juga: Pacman Kunjungi Mary Jane di Lapas)
 
“Pertama kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), semua hak hukum sudah diberikan dan yang terpenting kita ingin menyelamatkan bangsa,” katanya tegas.
 
Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena terbukti membawa heroin pada April 2010. Ia dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman sesuai Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 
Pada 28 April tahun lalu, Mary Jane sudah dibawa ke Pulau Nusakambangan untuk dieksekusi bersama tahanan lainnya. Namun Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda eksekusi lantaran kasus hukum yang menimpa Mary Jane masih berjalan di negara asalnya.
 
Belum terang benar pernyataan siapa yang benar dalam hal ini. Namun, Mary Jane Veloso masih menunggu kepastian hukum atas perbuatannya dari balik jeruji penjara Sleman, Yogyakarta.
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua