Rabu, 21 September 2016

Penyuap Panitera PN Jakpus Terima Vonis Hakim

Pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno yang juga asisten dari Presiden Komisaris Lippo Grup Eddy Sindoro menerima putusan hakim yang memvonisnya empat tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider tiga bulan bui.
ANT | Sandy Indra Pratama
Doddy merupakan terdakwa untuk kasus suap Panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno yang juga asisten dari Presiden Komisaris Lippo Grup Eddy Sindoro menerima putusan hakim yang memvonisnya empat tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan.

 

"Kami menerima putusan, keputusan banding atau tidaknya ada pada Pak Doddy dan beliau menerima putusan tersebut," kata pengacara Doddy, Ani Andriyani saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

 

Pada Rabu (14/9), majelis hakim yang diketuai oleh Sumpeno dengan anggota majelis Sinung Hermawan, Yohanes Priyana, Sigit dan Tuti menyatakan bahwa Doddy terbukti menyuap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution sebesar Rp150 juta untuk mengurus tiga perkara yang dihadapi Lippo Group di PN Jakpus sehingga harus menjalani hukuman penjara selama 4 tahun ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

 

Namun pada pembacaan vonis tersebut baik penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari sehingga hari ini adalah batasan keputusan apakah menerima atau mengajukan banding terhadap vonis. (Baca juga: Penyuap Panitera PN Jakpus Divonis 4 Tahun)

 

Vonis itu sesungguhnya lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta agar Doddy divonis penjara selama 5 tahun ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Doddy dalam perkara tersebut menyuap Edy Nasution atas suruhan Eddy Sindoro untuk untuk melancarkan tiga perkara yang dihadapi Lippo Group di PN Jakarta Pusat yaitu pertama agar menunda proses pelaksanaan 'aanmaning' (peringatan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dengan imbalan Rp100 juta, kedua dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perkara Niaga PT Across Asia Limited (AAL) melawan PT First Media meski sudah melewati masa waktu mengajukan PK dan untuk mengubah jawaban PN Pusat dalam permohonan eksekusi tanah PT Jakarta Baru Cosmopolitan dengan imbalan Rp50 juta.

 

PT MTP, PT AAL dan PT Jakarta Baru Cosmopolitan adalah tiga anak perusahaan Lippo Grup. (Baca Juga: Pansek PN Jakpus Tersangka, KPK Sebut Ini Pembuka Kasus Besar)
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua