Kamis, 22 September 2016

Dwelling Time dan Regulasi Jadi Sorotan Satgas Kebijakan Ekonomi

Bongkar muat barang masih terlalu lama di berbagai pelabuhan besar.
ANT/Fathan Qorib
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Foto: Sgp

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi menyoroti dua hal, yakni waktu bongkar muat barang () dan regulasi baru yang mengganggu kebijakan deregulasi. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Satgas Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Rabu (21/9).
 
Untuk , lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, masih terlalu lama di berbagai pelabuhan besar. Menurutnya, masalah ini menjadi penting mengingat bongkar muat barang di pelabuhan erat kaitannya dengan banyak hal, terutama biaya logistik.
 
“Kita akan rapatkan lagi dalam kesempatan terpisah karena urusan ini lebih banyak berkaitan dengan masalah prosedur dan infrastruktur,” kata Darmin.
 
Selain , lanjut Darmin, masalah lain yang juga menjadi fokus pembahasan pada rapat adalah munculnya regulasi baru di tingkat kementerian yang sebenarnya tidak perlu ada. Bahkan regulasi tersebut dapat mengganggu implementasi kebijakan deregulasi. Hal ini tak sesuai dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi yang menjadi fokus dari Presiden Joko Widodo.

"Kalau keperluannya adalah untuk mengawasi, kita sudah memiliki portal Indonesia National Single Window (INSW). Datanya lengkap dan detail. Jangan menambah beban lagi," ujar Darmin.

Sebelumnya, laporan Logistic Performance Index 2016 dari Bank Dunia memperlihatkan kinerja logistik Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2014. Penurunan tersebut terutama berasal dari aspek infrastruktur yang kurang memadai.

Sementara itu, Ketua Pokja III Mirza Adityaswara mengatakan, biaya logistik paling tinggi saat ini dialami oleh angkutan darat serta hal-hal lainnya yang terkait dengan bongkar muat barang di pelabuhan. Atas dasar itu,urusan menjadi belum efisien.

"Sebanyak 70 persen pengeluaran perusahaan pelayaran ada di bagian darat, seperti di pelabuhan, pergudangan, dan truk pengangkut. Sebanyak 30 persen sisanya ada di perjalanan laut, seperti untuk operasional kapal, membayar kru, dan ongkos bahan bakar," kata Mirza.

Terkait dengan penanganan dan penyelesaian kasus, Sekretaris Pokja IV Irjen Polisi Carlo Tewu menyebutkan dari 73 kasus deregulasi yang diterima, telah dibahas sebanyak 55 kasus. Dari total kasus yang dibahas tersebut, sebanyak 36 kasus sudah direkomendasikan kepada kementerian/lembaga, empat kasus ke Pokja II dan Pokja III, serta dua kasus tidak dibahas karena pengadu tidak hadir dalam rapat pembahasan.

"Saat ini sudah ada 18 kasus baru yang masuk dan akan segera kita proses," ungkap Carlo. 

Secara keseluruhan, rapat tersebut menyetujui peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XIII akan berdampak signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, setelah mencermati kemajuan yang ditunjukkan oleh Tim Pokja I sampai IV.
dwelling time

dwelling time

dwelling time(Baca Juga: Pemerintah Siapkan Empat Langkah Terkait Dwelling Time)

dwelling time





dwelling time





(Baca Juga: Presiden Jokowi Pastikan Deregulasi Kebijakan Ekonomi Sudah 96 Persen)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua