Jumat, 23 September 2016

Ratusan Anak NTT Korban Trafficking Berada di Malaysia

Jumlah 251 TKI ilegal yang berada di Malaysia tersebut dilakukan oleh tujuh jaringan pelaku human trafficking atau perdagangan manusia baik yang berada di NTT, Medan, Batam dan Aceh.
ANT | Sandy Indra Pratama

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mendata sebanyak 251 anak di bawah umur korban perdagangan manusia (trafficking) berstatus tenaga kerja Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Timur, berada di negeri Jiran, Malaysia.

 

"Selama sebulan ini kami sudah mendatanya dan menemukan 251 TKI ilegal asal NTT yang berkisar dari 14 hingga 17 tahun sedang berada di Malaysia dengan hanya memegang dokumen-dokumen palsu," kata Kapolda NTT Brigjen Pol E. Widyo Sunaryo kepada wartawan dalam jumpa pers yang terjadi di Markas Polda NTT, Kamis Sore.

 

Jumlah 251 TKI ilegal yang berada di Malaysia tersebut dilakukan oleh tujuh jaringan pelaku human trafficking atau perdagangan manusia baik yang berada di NTT, Medan, Batam dan Aceh.

 

Ketujuh pelaku perdagangan manusia tersebut adalah YLR, WFS/D, SD, YN. NAT/SN, kelompok jaringan MF, serta kelompok jaringan YP.

 

Polda NTT sendiri lanjut Kapolda Widyo saat ini tengah mengurus kepulangan dari 251 TKI Ilegal tersebut. Namun untuk sementara pihaknya masih menunggu data dari pihak keimigrasiaan untuk mengetahui data perlintasan para TKI yang berada di negeri Jiran tersebut.

 

"Dengan data yang akan diperoleh pihak keimigrasian tersebut maka dapat mengetahui keberadaaan dari para TKI Ilegal itu. Sebab selama ini kami hanya mengetahui bahwa mereka telah pergi dan dokumen yang lengkap," tuturnya.

 

Sementara itu untuk daerah Batam, Medan dan Aceh,  Polda NTT sendiri telah mengetahui keberadaan dari korban perdagangan manusia yang diiming-iming berstatus TKI.
Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua