Senin, 26 September 2016

BPN Sebar Ribuan Sertifikat Tanah di Perbatasan Malaysia

ANT | Sandy Indra Pratama


 

Sebaran sertifikat di perbatasan itu antara lain di Kabupaten Sambas 861 sertifikat, Kabupaten Bengkayang 541 sertifikat, Kabupaten Sanggau 400 sertifikat, Kabupaten Sintang 288 sertifikat, dan Kabupaten Kapuas Hulu 365 sertifikat.

 

Penyerahan sertifikat secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalbar A Samad Soemarga kepada 28 warga yang mewakili beberapa daerah di Ngabang, Sabtu (24/9).

 

Penyerahan tersebut bersamaan dengan Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional dengan inspektur upacara Gubernur Kalimantan Barat Cornelis di Halaman Kantor Bupati Landak, Ngabang. Bertindak sebagai "Saya ingatkan kepada perangkat di BPN dan pemerintahan di desa dan kecamatan agar semakin memudahkan pengurusan sertifikat. Meski cepat, tapi tolong ekstra hati-hati untuk mengecek kembali ke lapangan agar tidak ada permasalahan nantinya," kata Cornelis usai membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

 

Sementara itu dalam sambutannya, Kakanwil BPN A Samad Soemarga mengungkapkan keberhasilan program BPN di Kalimantan Barat sesuai program kementerian yang sedang digalakkan, di antaranya percepatan legalisasi aset, percepatan pengadaan tanah untuk percepatan pembangunan, dan pelaksanaan reforma agraria.

 

"Saat ini Kalbar sedang menggalakkan sertifikasi aset, yaitu dengan percepatan sertifikasi aset yang belum besertifikat. Kami juga melaksanakan program pengadaan tanah untuk mempercepat pembangunan di Kalbar, di antaranya pengadaan tanah untuk jalan negara menuju perbatasan Entikong dan Badau," ujar dia.
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan 10.337 sertifikat yang sebagian di antaranya untuk lahan di kawasan perbatasan Indonesia-Sarawak, Malaysia.
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua