Selasa, 27 September 2016

4 Hambatan Kejagung dalam Melaksanakan Eksekusi Mati Jilid IV

Bakal berkoordinasi dengan MA terkait aturan PK hanya satu kali. Selain itu mendesak terpidana agar membuat kepastian mengajukan tidaknya PK dengan membuat surat pernyataan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS
Kejaksaan Agung sebagai pelaksana putusan pengadilan (executive ambtenaar) telah melaksanakan eksekusi hukuman mati sebanyak tiga jilid di era pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Pelaksanaan hukuman mati menjadi keharusan dalam mewujudkan kepastian hukum. Namun pada pelaksanaanya, Kejaksaan Agung kerap dihadapkan dengan berbagai hambatan.
 
Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, kendala yang berpotensi menghambat eksekusi terpidana mati tak saja di jilid I. Namun pula pada jilid II dan III. Hal itulah menjadi kendala ketika pihaknya bakal melakukan eksekusi jjilid IV mendatang. Apalagi, setidaknya masih terdapat 150 orang lebih terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap.
 
Pertama, terpidana kerap kali memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada ayat (3) mengatur tidak membatasi jangka waktu permintaan Peninjauan Kembali. Yakni, dengan cara tidak segera mengajukan upaya PK. Hal itu berdampak terpidana memanfatkan dengan mengulur waktu.
 
Kedua, terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.34/PUU-XI/2013. Intinya, menyatakan PK dapat diajukan lebih dari satu kali. Menurut Prasetyo, putusan tersebut berpotensi menghambat eksekusi terhadap terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi. “Hal tersebut berpotensi menghambat eksekusi,” ujar Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Senin (26/9) kemarin.
 
Seperti diketahui, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Namun begitu, terpidana acapkali memanfaatkan norma putusan MK sebagai upaya menunda eksekusi. Hal itu terjadi pada banyak terpidana mati menggunakan peluang tersebut. (Baca Juga: Eksekusi Terpidana Mati, Jaksa Agung: Kami Tak Ada Niat Festivalisasi)
 
Ketiga, terdapat upaya hukum yang tidak laizm. Misalnya, kata Prasetyo, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut menguji keputusan presiden terkait grasi. Seperti halnya yang terjadi pada terpidana mati yang mengajukan gugatan ke PTUN sebelum pelaksanaan eksekusi mati jilid II.
 
Keempat, terbitnya putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015. Intinya, putusan tersebut menghapus ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan grasi yakni satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, putusan tersebut berpotensi disalahgunakan para terpidana dengan cara mengajukan grasi sesaat sebelum pelaksanaan eksekusi hukuman mati.
 
Kendati demikian, mantan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu terus berupaya mengatasi hambatan tersebut. Antara lain cara yang di tempuh yakni berkoordinasi dengan pihak Mahkamah Agung, terkait aturan PK dapat diajukan satu kali. Hal lainnya, pihaknya bakal mendesak terpidana untuk mendapatkan kepastian mengajukan upaya hukum luar biasa PK, atau seblaiknya.
 
“Jadi mereka harus membuat pernyataan mengajukan PK atau tidak,” ujarnya. (Baca Juga: Pemerintah Diminta Tegas Soal Mary Jane)
 
Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, komisi tempatnya bernaung mendukung eksekusi terpidana masti sepanjang telah berkekuatan hukum tetap dan melewati semua proses upaya luar biasa. Oleh sebab itu, Kejagung sebagai eksekutor putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mesti tegas.
 
“Kami di DPR mendukung ketegasan Kejagung selaku eksekutor pelaksana terhadap putusan pengadilan yang incraht,” ujarnya.
 
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu pun mempertanyakan tindaklanjut eksekusi tahap IV. Pasalnya anggaran yangs udah disediakan pada pelaksanaan eksekusi terpidana mati jilid III hanya 4 orang. Padahal yang masuk daftar sebanyak 16 orang.
 
“APBN sudah menganggarkan 1 orang eksekusi mati. Tetapi yang dieksekusi (Jilid III) hanya 4 orang. Mau eksekusi lagi atau tidak. Kalau iya, bagaimana dengan pemotongan anggaran saat ini,” ujarnya.
 
Anggota Komisi III lainnya Ruhut Sitompul justru mendorong Kejagung segera melaksanakan eksekusi terpidana tahap selanjutya. Menurutnya, dengan begitu Kejagung tak mengelabui masyarakat dengan memasukan ambulance sebanyak 14 kendaraan. Sementara yang dieksekusi hanya 4 orang. Ia menilai, publik sudah dapat menerka berapa terpidana yang dieksekusi berdasarkan jumlah ambulance yang keluar dari Lapas Nusakambangan. “Tolong gelombang 4 diperbanyaklah,” pungkasnya.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua