Presiden Joko Widodo terus melakukan upaya penyelesaian masalah hak asasi manusia yang terjadi di Papua, kata Deputi Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Inggris, Minggu.
"Penyelesaian masalah HAM di Papua itu tergantung dengan 'leadership', dan kita memiliki Presiden yang sangat 'aware' dengan Papua. Jarang sekali publik tahu bahwa sebetulnya itu terus dibahas dan tidak berhenti," kata Dani di Birmingham.
Deputi Staf Kepresidenan bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM itu, menceritakan proses di balik layar ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada Desember 2015.
Pada saat itu, Presiden Jokowi memanggil para tokoh agama untuk dimintai pendapat mengenai rencana kunjungannya ke Papua. Presiden ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat di Papua.
"Dan waktu itu untuk pertama kalinya Presiden Jokowi mengatakan tentang pembebasan tahanan politik dan langsung meresponsnya dengan menelepon Panglima TNI, Kapolri, dan Menkumham," kata Dani.
Presiden Jokowi, katanya, juga berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan rumit yang terjadi di Tanah Papua.
Hanya saja, Dani mengatakan media massa jarang memberitakan mengenai perkembangan perbaikan persoalan Papua.