Selasa, 04 Oktober 2016

Indonesia Perjuangkan Kekayaan Intelektual Komunitas Lokal

Peraturan perundang-undangan di Indonesia terus berkembang.
MYS
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, memimpin delegasi Indonesia ke Sidang Majelis Umum WIPO di Jenewa, 3-11 Oktober 2016. Foto: Ist/Ditjen KI

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mendapat kesempatan untuk berbicara dalam pertemuan negara-negara anggota World Intellectual Property Organization () di Jenewa, Swiss. Yasonna memimpin langsung delegasi Indonesia dalam itu. Selama seminggu, peserta akan membahas perkembangan terbaru masalah-masalah kekayaan intelektual saat ini. Sebanyak 188 negara anggota WIPO mengirimkan delegasi ke Jenewa.
 
Informasi yang diperoleh dari Ditjen Kekayaan Intelektual menyebutkan Menteri Yasonna memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam Sidang Majeis Umum WIPO 2016 tersebut. Sidang Majelis Umum WIPO adalah pertemuan tingkat tinggi dan sangat penting artinya untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan WIPO sebagai organisasi internasional di bawah PBB yang menangani kekayaan intelektual. Kebijakan internasional ikut mempengaruhi kebijakan nasional Indonesia di bidang kekayaan.
 
Salah satu poin penting yang diusung Menteri Hukum dan HAM pada pertemuan di Jenewa, Senin (03/10) adalah hak-hak komunitas lokal untuk memelihara, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual komunal atas warisan budaya. Perlindungan hak komunitas lokal itu sejalan dengan kebijakan Indonesia melindungi sumber daya genetika, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional (GRTKTCE).
 
Indonesia menyatakan dukungan terhadap perundingan traktat internasional GRTKTCE di WIPO sebagai langkah strategis dalam upaya melindungi kekayaan sumber daya alam dan budaya Indonesia dan dunia internasional.Indonesia sendiri. (Baca artikel: ).
 
Pemerintah Indonesia terus mengembangkan payung hukum bidang kekayaan intelektual. Terakhir, DPR dan Pemerintah menyetujui perubahan perundang-undangan bidang hak cipta () dan paten (). Selain itu,untuk peningkatan pelayanan administrasi pendaftaran kekayaan intelektual, telah diterapkanpula(IPAS) di Indonesia yang didukung WIPO.
 
Dalam , Menteri Yasonna juga menyampaikan menyampaikan dukungan positif Indonesia terhadap program WIPO yang terus mengupayakan pendekatan yang seimbang terhadap sistem KI global untuk pelindungan, pemajuan, dan pemanfaatan KI bagi pembangunan ekonomi nasional.  Selain itu, disampaikan pula pentingnya pengarusutamaan elemen-elemen pembangunan dalam setiap kegiatan WIPO melalui Rekomendasi Agenda Pembangunan WIPO dan (SDGs).

Pada 4 Oktober, Menteri Yasonna dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal WIPO dan menandatangani MoU antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Direktur Jenderal WIPO mengenai penyusunan Strategi KI Nasional. Selanjutnya, ditandatangani juga (SLA) mengenai (TISC) antara Direktur Jenderal KI dan Direktur Jenderal WIPO dalam rangka menjadikan KI sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia melalui pemberdayaan perguruan tinggi, lembaga riset, serta para kreator dan inventor nasional.
WIPO56th Assemblies of the Member States of WIPO

hukumonline



Pengetahuan Tradisional Harus Dilindungi

UU No. 28 Tahun 2014UU No. 13 Tahun 2016Industrial Property Automation System

General StatementSustainable Development Goals

Service Level AgreementTechnology and Innovation Support Centers

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua