Rabu, 05 Oktober 2016

Terima Keberatan Kemensetneg, PTUN Putuskan Info Keppres Grasi Bersifat Limitatif

Salinan Keppres mengenai Grasi hanya dapat disampaikan terpidana, MA, pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana, dan Lapas tempat terpidana menjalani pidana.
Mohamad Agus Yozami
Gedung PTUN Jakarta: Foto: RES
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan keberatan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tangal 11 Mei 20, yang mengabulkan permohonan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengenai informasi atas Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberian grasi sebagai informasi yang terbuka.

Dalam pembacaan putusan sidang yang digelar Senin (3/10). Ketua Majelis Hakim Baiq Yuliani bisa menerima keberatan Pemohon Keberatan (Kemensetneg) dan membatalkan Putusan KIP Nomor 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tangal 11 Mei 2016 dengan pertimbangan diantaranya bahwa Keputusan Presiden mengenai Grasi merupakan penetapan atau keputusan dari Presiden selaku Kepala Negara yang bersifat konkrit, individual dan final.

Menurut Majelis Hakim, salinan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Grasi hanya dapat disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu: Terpidana; Mahkamah Agung; Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama; Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana; dan Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

“Dengan kata lain, informasi mengenai Keputusan Presiden mengenai Grasi bersifat limitatif,” tulis situs Setkab, Selasa (4/10).

Putusan PTUN Jakarta itu sejalan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemensetneg Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kemensetneg Jo. Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor 01/PPID-Kemensetneg/2016 tanggal 5 April 2016 yang menyatakan bahwa informasi di dalam Keputusan Presiden mengenai Grasi merupakan informasi yang dikecualikan dan salinannya.

Sebagai informasi, ICJR pada bulan September 2015 mengajukan permohonan informasi kepada Kementerian Sekretariat Negara tentang salinan Keppres grasi terpidana mati.  Permohonan informasi tersebut tidak dikabulkan Kemensetneg karena salinan Kepres mengenai grasi termasuk informasi yang dikecualikan.

Atas tidak dikabulkannya permohonan informasi tersebut, kemudian ICJR mengadukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). KIP kemudian memutuskan mengabulkan permohonan
ICJR dan memerintahkan Kemensetneg memberikan informasi yang diminta ICJR tersebut. ICJR menyambut positif keputusan KIP tersebut. ICJR menilai keputusan KIP tersebut sebagai langkah maju bagi keterbukaan informasi mengenai proses eksekusi mati di Indonesia.

KIP dalam putusan tersebut menyatakan bahwa dokumen Keputusan Presiden terkait penolakan grasi terpidana mati merupakan dokumen yang terbuka bagi publik. Keputusan ini memutus silang sengkata selama ini yakni pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara menyatakan bahwa Keppres soal grasi merupakan dokumen yang dikecualikan dari keterbukaan informasi.

“Selama ini sangat sulit memperoleh dokumen dokumen resmi termasuk mengenai penolakan grasi bagi terpidana mati di Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono, dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Namun atas putusan KIP tersebut, Kemensetneg menyampaikan keberatan kepada PTUN Jakarta. (Baca Juga: Pertimbangan Grasi Perlu Diperjelas)

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua