Selasa, 11 October 2016

Permudah Remitansi TKI, Kemenaker-PT POS Jajaki Kerjasama

ADY
Kementerian Ketenagakerjaan dan PT PoS Indonesia melakukan penjajakan kerjasama untuk mempermudah pengiriman uang pekerja migran Indonesia dari luar ke dalam negeri. Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri dan Dirut PT POS Indonesia serta jajarannya sudah mengadakan pertemuan di kantor Kemenaker di Jakarta pada Senin (10/10).
 
Direktur PTKLN Kemenaker, Soes Hindarno, mengatakan perusahaan jasa pos dan telekomunikasi (postel) punya jaringan luas. Itu bisa dimanfaatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri untuk mengirim barang dan barang dengan mudah dan cepat.

“Pertemuan tadi menjajaki kerjasama yang lebih erat dengan PT Pos terkait remitansi TKI. Kita akan memanfaatkan jasa perusahaan postel yang memiliki jaringan luas di negara-negara penempatan,” kata Soes dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Senin (10/10).
 
Jika kerjasama itu berhasil terjalin, Soes berharap remitansi dapat dilakukan oleh pekerja migran Indonesia lebih aman, murah, efisien dan menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Menurutnya, pengiriman uang melalui postel tidak dipotong biaya administrasi sehingga uang yang dikirm dari luar negeri tetap utuh.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua