Kementerian Ketenagakerjaan dan PT PoS Indonesia melakukan penjajakan kerjasama untuk mempermudah pengiriman uang pekerja migran Indonesia dari luar ke dalam negeri. Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri dan Dirut PT POS Indonesia serta jajarannya sudah mengadakan pertemuan di kantor Kemenaker di Jakarta pada Senin (10/10).
Direktur PTKLN Kemenaker, Soes Hindarno, mengatakan perusahaan jasa pos dan telekomunikasi (postel) punya jaringan luas. Itu bisa dimanfaatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri untuk mengirim barang dan barang dengan mudah dan cepat.
“Pertemuan tadi menjajaki kerjasama yang lebih erat dengan PT Pos terkait remitansi TKI. Kita akan memanfaatkan jasa perusahaan postel yang memiliki jaringan luas di negara-negara penempatan,” kata Soes dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Senin (10/10).
Jika kerjasama itu berhasil terjalin, Soes berharap remitansi dapat dilakukan oleh pekerja migran Indonesia lebih aman, murah, efisien dan menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Menurutnya, pengiriman uang melalui postel tidak dipotong biaya administrasi sehingga uang yang dikirm dari luar negeri tetap utuh.
Direktur PTKLN Kemenaker, Soes Hindarno, mengatakan perusahaan jasa pos dan telekomunikasi (postel) punya jaringan luas. Itu bisa dimanfaatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri untuk mengirim barang dan barang dengan mudah dan cepat.
“Pertemuan tadi menjajaki kerjasama yang lebih erat dengan PT Pos terkait remitansi TKI. Kita akan memanfaatkan jasa perusahaan postel yang memiliki jaringan luas di negara-negara penempatan,” kata Soes dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Senin (10/10).
Jika kerjasama itu berhasil terjalin, Soes berharap remitansi dapat dilakukan oleh pekerja migran Indonesia lebih aman, murah, efisien dan menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Menurutnya, pengiriman uang melalui postel tidak dipotong biaya administrasi sehingga uang yang dikirm dari luar negeri tetap utuh.