Rabu, 12 October 2016

MA: Rekrutmen 200 Calon Panitera Pengganti Belum Pasti

“Tapi ya mudah-mudahan saja benar.”
Nanda Narendra Putra
Ridwan Mansyur, Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Foto: Sgp

Beberapa waktu lalu, beredar pengumuman mengenai penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Mahkamah Agung (MA) tahun anggaran 2016. Tak tanggung-tanggung, total jumlah formasi yang dibuka mencapai 500 formasi yang mayoritas diperuntukan untuk kualifikasi lulusan sarjana hukum (SH), sarjana hukum Islam (SH.I), serta sarjana syariah (S.Sy).
 
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan, bahwa informasi rekrutmen calon PNS tahun 2016 masih belum bisa dipastikan keabsahannya. Hingga saat ini, MA belum bisa menyatakan secara pasti apakah informasi yang kadung tersebar luas tersebut asli atau palsu. Namun yang jelas, MA terus menunggu kepastian lebih lanjut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 
“Kemarin saya tanya lagi, apakah akan ada rekrutmen. Katanya belum ada kepastian. Berarti saya anggap belum ada,” ujar Ridwan kepada , Selasa (11/10).
 
Sebagai informasi, sekira awal September kemarin beredar luas pengumuman tanpa kop surat yang bertuliskan Panitia Seleksi Calon PNS di Lingkungan MA RI Tahun Anggaran 2016. Dalam pengumuman Nomor:241/SEK/KP.00.2/9/2016 itu, dibuka lima jabatan yang tersedia, yakni calon panitera pengganti pada peradilan umum dan peradilan tata usaha negara sebanyak 144 formasi, calon panitera pengganti pada peradilan agama sebanyak 86 formasi.
 
Selain calon panitera pengganti, jabatan lain yang dibuka adalah analis materi sidang pada MA sebanyak 156 formasi, analis materi sidang pada peradilan agama sebanyak 22 formasi. Lalu, dibuka juga jabatan untuk kualifikasi di luar sarjana hukum yakni, pengelola data perkara pada MA dan peradilan di bawahnya sebanyak 122 formasi. Dalam pengumuman itu, disebutkan juga jangka waktu pendaftaran dibuka mulai 2 Oktober – 16 Oktober mendatang secara online melalui situs Panselnas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
 
Ridwan mengatakan bahwa informasi tersebut telah diteruskan kepada Biro Kepegawaian MA untuk kemudian dikonfirmasi. Bila benar, Biro Hukum dan Humas MA berencana mempublikasikan informasi itu melalui situs resmi MA. Namun, Kepala Biro Kepegawaian MA dalam jawabannya hanya menjelaskan bahwa telah mendapat penjelasan dari BKN yang meminta agar informasi tersebut tidak dipublikasikan terlebih dahulu.
 
“Itu lucu, kita sudah itu (informasi CPNS) beredar di beberapa media,” sebut Ridwan.
 
Dikatakan Ridwan, jumlah panitera masih sangat kurang. Bila rekrutmen ini dilakukan, diharapkan lembaga peradilan bisa memperoleh tenaga-tenaga muda untuk mengisi posisi terutama yang mengerti penggunaan teknologi informasi (IT). Sebab, MA melalui empat lingkungan peradilan di bawahnya telah menerapkan e- dalam penanganan perkara di pengadilan.
 
“Prosesnya itu kan harus mencapai tahun anggaran untuk bisa mencairkan anggaran DIPA. Berarti harus dimulai pada bulan Oktober. Karena pengumuman satu bulan, lalu tes. Itu gunakan anggaran yang sebelum Desember minggu pertama sudah selesai untuk pencairan uang dalam jumlah besar. Tapi ya mudah-mudahan saja benar,” paparnya.
 
 
Lebih lanjut, sebelumnya e-management masih sebatas . Berkas fisik dikirim terlebih dahulu baru kemudian berkas berfungsi sebagai mengkonfirmasi berkas fisik tersebut saja. Saat ini terbalik, berkas digita dikirim lebih cepat sementara berkas fisik sebatas penguat dan diperlukan ketika mengingingkan tandatangan atau cap basah.  
 
“Sekarang berkas kasasi dan PK dikirim lewat dari pengadilan tingkat pertama karena kalau lewat pos kadang ada yang jahil, ditarik isinya di tengah jalan, ada yang berkasnya lama sampainya. Kita punya dua, ke direktori putusan, nanti hakim agung langsung baca dokumen itu dari monitor dengan berkas (fisik) ketika sudah sampai,” sebut Ridwan.
 

Enam tahun sudah MA belum melakukan rekrutmen untuk mengisi posisi calon hakim (cakim). Dijelaskan Ridwan, MA sudah sejak lama mengajukan permintaan cakim, namun sampai saat ini masih belum jelas nasib rekrutmen itu. Padahal, beberapa waktu lalu MA sudah bersepakat dengan BKN dan Setneg untuk melakukan rekrutmen cakim lewat jalur apapun, semisal CPNS. 
 
“Kita minta 1.500 cakim, tapi sampai sekarang belum ada kabar berita. Kita sebagai tidak bisa berbuat banyak kecuali kita yang menyelenggarakan seperti dulu,” kata Ridwan.
 
Tidak jelasnya rekrutmen cakim ternyata berdampak pada banyakan tumupukan perkara dan jadwal sidang yang molor. Dan lagi-lagi MA mesti pintar mencari solusi sementara seperti misalnya, ada sebuah pengadilan yang hanya memiliki tiga orang hakim. Andaikan mereka bersidang setiap hari hingga malam sekalipun tentu akan ada potensi tumpukan perkara dan berdampak pada molornya jadwal.
 
Kuncinya adalah menyeimbangkan jumlah hakim dengan perkara yang diterima pengadilan dengan rekrutmen. Pernah dicoba gagasan dengan menarik hakim dari satu pengadilan ke pengadilan yang membutuhkan. Namun, ada kesulitan seperti hakim yang bersangkutan telah berada di level yang lebih tinggi dari pengadilan mau dituju. Kata Ridwan, secara prosedur akan ada yang dilanggar. 




hukumonline

(Baca Juga: Tiada Payung Hukum, Rekrutmen Cakim Terus Molor)



(Baca Juga: MA Sepakat Rekrutmen Cakim Pakai Sistem CPNS)



management




supportingdigital

softcopysoftcopysupportingon paper

Senasib dengan Rekrutmen Cakim
(Baca Juga: MA dan KY Susun Peraturan Bersama Rekrutmen Hakim)

user

(Baca Juga: Minimnya Jumlah Hakim Picu Sidang-Sidang PHI Molor)

(Baca Juga: Jokowi Diminta Segera Terbitkan Perpres Rekrutmen Cakim)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua