Kamis, 13 Oktober 2016

MK Putuskan Penderita Gangguan Jiwa Permanen Tak Bisa Ikut Pilkada

Praktiknya, akan sulit bagi penderita gangguan jiwa atau ingatan mengantongi surat keterangan tidak cakap untuk memilih.
ASH

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) terkait larangan pemilih gangguan ingatan. Dalam putusannya, Mahkamah menafsirkan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada, penderita gangguan jiwa atau ingatan permanen yang tidak bisa terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada sepanjang ada surat keterangan ahli kejiwaan.
 
“Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa ‘terganggu jiwa/ingatannya’ tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum,” ucap Ketua Majelis MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan bernomor 135/PUU-XIII/2015 di Gedung MK, Kamis (13/10).
 
S masyarakat sipil seperti Jenny Rosanna Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat, Hj. Ariani dari Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), dan Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mempersoalkan larangan penderita gangguan ingatan atau disabilitas gangguan mental () untuk memilih dalam Pilkada yang diatur Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada.
 
Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada berbunyi:  Pasal itu dinilai diskriminatif dan menghilangkan hak pilih warga negara yang mengidap psikososial atau disabilitas mental.
 
Menurutnya, gangguan psikososial dan disabilitas gangguan mental bukanlah jenis penyakit yang muncul terus menerus, setiap saat. Pengidap psikososial merupakan penyakit gejala gangguan mental dan gejala hilang ingatan yang bisa hilang sewaktu-waktu dan orang bersangkutan bisa normal kembali. Para pemohon meminta MK agar menghapus berlakunya pasal itu. (Baca juga: ).
 
Mahkamah menilai
 
Menurut Mahkamah pemilihan umum merupakan (tak terpisahkan) dari pendaftaran pemilih. Karenanya, perlindungan hak terdaftar sebagai pemilih sama dengan perlindungan hak memilih. Keduanya secara konstitusional dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 
Untuk itu, Mahkamah menyimpulkan beberapa hal. , hak memilih dan hak didaftar sebagai pemilih dalam pemilu sebagai hak semua warga negara. , kegiatan pendaftaran pemilih, wilayah administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih. , gangguan jiwa dan gangguan ingatan, dua kondisi berbeda meski keduanya beririsan. , tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan menjadi pemilih. ketiadaan pedoman/kriteria dan ketiadaan lembaga/profesi yang tepat untuk menganalisis kejiwaan terhadap calon pemilih mengakibatkan ketentuan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional.
 

Kuasa Hukum Para Pemohon, Fadli Ramadhanil mengapresiasi
 
“Dia (penderita gangguan jiwa) harus didaftar dalam pemilu atau pilkada sepanjang memenuhi syarat,” kat

Namun, dia menilai putusan ini dinilai agak nanggung karena diperkirakan praktiknya agak sulit bagi
 
Menurutnya, putusan ini agak sulit diterapkan karena belum ada aturan teknis, pihak-pihak yang bisa mengeluarkan surat keterangan mengidap gangguan jiwa permanen. “Ini agak sulit diterapkan, RS Jiwa juga tidak punya hak. Siapa yang berkewajiban mengeluarkan dalam konteks pemutakhiran daftar pemilih karena hanya disebut ahli kejiwaan, tetapi teknis bagaimana? Kita berharap ini bisa diturunkan peraturan KPU,” katanya.
aUU No. 8 Tahun 2015



ejumlahstress

“Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya.”

Konvensi Disabilitas Jamin Hak Pilih Penderita Gangguan Mental

rumusan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada telah menyamakan konsekuensi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Ketentuan itu menunjukkan indikasi pelanggaran hak konstitusional Pemohon untuk memilih. “Ketika Pasal 57 ayat (3) huruf a dihubungkan dengan ayat (4) yang kebetulan mengatur sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya saat pendaftaran pemilih akan kehilangan hak memilih dalam pemilihan umum periode saat itu,” ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan.

conditio sine qua non

PertamaKeduaKetigaKeempatKelima,a quo

Tanggung
positif pertimbangan hukum putusan MK ini. Sebab, putusan ini sudah memberi jaminan perlindungan hak pilih kepada para penderita disabilitas mental sepanjang tidak ada keterangan ahli kejiwaan (dokter) yang menyatakan bersangkutan mengidap gangguan jiwa permanen.

a Fadli Ramadhanil usai persidangan di gedung MK.

penderita gangguan jiwa atau ingatan akan bisa mengantongi surat keterangan tidak cakap untuk memilih dalam pemilu atau pilkada. “Ini karena harus ada surat dokter (kejiwaan). Jadi, putusan MK ini agak nanggung yang tidak dituntaskan adalah penghilangan stigma pengidap disabilitas mental. Kenapa pasal ini tidak dibatalkan saja?”

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua